MORFEM.ID, SAMARINDA – Aktivitas belajar tatap muka di sejumlah jenjang pendidikan Kota Samarinda dialihkan sementara ke pembelajaran jarak jauh (BJJ) menyusul masuknya asap yang berdampak terhadap kondisi udara.

Kebijakan tersebut berlaku mulai Kamis hingga Sabtu dan mencakup satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan keputusan itu diambil setelah pihaknya menerima berbagai laporan mengenai kondisi asap di wilayah Samarinda.

Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Aspirasi dari masyarakat dan pihak sekolah juga menjadi bahan pertimbangan.

“Beberapa hari terakhir asap sudah mulai masuk ke wilayah kota. Kami mendapat laporan dari berbagai pihak, termasuk BNPB, DLH dan BPBD. Dari masyarakat dan sekolah juga banyak yang menyampaikan permintaan,” ujar Ibnu, Kamis (17/9/2026).

Sebelum kebijakan diterapkan, Disdikbud melakukan koordinasi pada Rabu sore. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sekitar pukul 19.00 WITA.

Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam surat edaran. Surat ditandatangani Ibnu sekitar pukul 22.00 WITA dan langsung disampaikan kepada satuan pendidikan pada malam itu.

Melalui surat tersebut, sekolah diminta menjalankan pembelajaran secara daring hingga Sabtu. Kebijakan ini bersifat sementara dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara.

Disdikbud akan kembali melihat kondisi pada Minggu untuk menentukan apakah pembelajaran jarak jauh perlu diperpanjang atau aktivitas tatap muka dapat kembali dilakukan.

“Kami evaluasi lagi hari Minggu. Kalau kondisi asap masih seperti sekarang, tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan kebijakan ini,” kata Ibnu.

Ibnu menegaskan, keputusan mengenai pola pembelajaran tidak dilakukan hanya oleh Disdikbud. Evaluasi akan melibatkan instansi terkait, terutama DLH dan BPBD, yang memiliki data mengenai perkembangan kondisi udara serta dampak kabut asap.

“Untuk kebijakan pendidikan dalam kondisi seperti ini tidak bisa diputuskan sendiri. Karena itu, kami melakukan rapat bersama lintas instansi dan lintas OPD,” jelasnya.

Perubahan pola belajar tersebut juga berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Disdikbud telah meneruskan informasi mengenai kebijakan pembelajaran jarak jauh kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat tembusan.

Meski demikian, Disdikbud tidak menentukan apakah distribusi MBG tetap berjalan atau dihentikan sementara. Pengaturan teknis selanjutnya menjadi kewenangan BGN bersama masing-masing sekolah.

“Surat terkait MBG sudah kami sampaikan dan ditembuskan kepada BGN. Untuk teknis distribusinya, sekolah dapat berkoordinasi langsung dengan BGN karena penyalurannya memang ke sekolah,” pungkas Ibnu. (RD)