MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta proses pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat dilakukan secara cermat. Perubahan status desil dinilai harus benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga agar tidak berdampak pada terputusnya bantuan bagi keluarga yang masih membutuhkan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Passie, mengatakan penentuan kategori kesejahteraan harus memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, perubahan data tidak seharusnya hanya terjadi karena adanya pembaruan administrasi tanpa melihat kondisi warga secara langsung.

Saat ini, proses pemutakhiran data tengah dilakukan untuk memperbaiki pengelompokan desil masyarakat. Novan menilai proses tersebut perlu melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial, sehingga informasi yang digunakan benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat di lapangan.

“Memang saat ini ada proses perbaikan desil melalui pendataan. Tetapi setiap perubahan harus mempunyai indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Novan, Rabu (7/10/2026).

Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap warga yang mengalami perubahan kategori secara tiba-tiba. Terlebih apabila perubahan tersebut berpotensi membuat seseorang keluar dari sasaran penerima bantuan, sementara kondisi ekonominya sebenarnya belum mengalami peningkatan yang berarti.

Novan mengatakan kenaikan desil semestinya dapat dijelaskan berdasarkan perubahan nyata dalam kondisi kesejahteraan seseorang. Misalnya, terdapat peningkatan pendapatan atau kepemilikan aset yang memang menunjukkan kemampuan ekonomi telah berubah.

“Kalau sebelumnya seseorang berada di desil 1 lalu tiba-tiba naik, harus jelas apa yang menyebabkan perubahan itu. Kalau memang ekonominya sudah meningkat secara signifikan tentu berbeda, tetapi kalau kondisi sebenarnya tidak berubah, ini yang perlu diperiksa lagi,” katanya.

Menurutnya, penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya menggunakan ukuran pendapatan. Kondisi tempat tinggal, aset yang dimiliki, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan serta indikator sosial ekonomi lainnya juga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Karena itu, warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tetap dapat mengajukan pembaruan data. Namun, pengajuan tersebut harus disertai alasan dan bukti yang kemudian diverifikasi sesuai ketentuan.

“Kalau memang datanya tidak sesuai, masyarakat bisa mengajukan perbaikan. Tetapi tetap harus ada dasar dan memenuhi indikator yang ditetapkan. Misalnya kehilangan pekerjaan atau mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan kemampuan ekonominya menurun,” jelasnya.

Novan juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memetakan masyarakat yang sudah masuk kategori miskin. Kelompok yang berada dalam kondisi rentan dan berpotensi mengalami penurunan ekonomi juga dinilai perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, kehilangan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang dapat dengan cepat mengubah kondisi sebuah keluarga. Karena itu, data ketenagakerjaan dinilai dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan pemetaan kelompok rentan.

Ia mendorong adanya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan sejumlah instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Informasi mengenai pekerja yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat menjadi bahan antisipasi sebelum kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk.

“Jangan hanya mendata masyarakat yang sudah masuk kategori miskin. Mereka yang berpotensi jatuh miskin juga harus dipantau. Kalau ada perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, kondisi para pekerjanya perlu menjadi perhatian sejak awal,” tukas Novan. (RD/Adv)