MORFEM.ID, SAMARINDA – Kerusakan yang kembali terjadi di Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, mendorong DPRD Samarinda mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan. Intensitas kendaraan berat yang melintas dinilai menjadi salah satu persoalan utama yang membuat kerusakan mudah kembali terjadi.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi ruas jalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kemampuan infrastruktur jalan harus disesuaikan dengan aktivitas kendaraan yang menggunakan jalur tersebut setiap hari.

Deni menilai perbaikan jalan akan sulit bertahan apabila kendaraan bertonase tinggi seperti truk dan kontainer tetap melintas dengan intensitas tinggi tanpa adanya penataan terhadap aktivitas pergudangan di kawasan tersebut.

“Kalau aktivitas pergudangan tetap berada di sana, sementara kapasitas jalannya tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan seperti itu, kerusakan akan terus terjadi,” ujar Deni, Rabu (7/10/2026).

Ia juga menyoroti keberadaan truk dan kontainer yang kerap berhenti atau parkir di sekitar badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mempercepat kerusakan, tetapi juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Menurut Deni, persoalan Jalan Ir Sutami tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambalan atau pembangunan ulang badan jalan. Penataan kawasan menjadi bagian penting agar fungsi jalan sesuai dengan beban dan aktivitas yang ada.

Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda berencana membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.

Salah satu opsi yang didorong adalah mencari lokasi baru untuk kawasan pergudangan yang memiliki dukungan infrastruktur lebih memadai bagi kendaraan angkutan barang berukuran besar.

“Ini akan kita dorong dalam pembahasan RTRW. Kawasan pergudangan perlu ditata kembali, termasuk opsi pemindahan ke lokasi yang memang lebih sesuai dengan karakter kendaraan dan kebutuhan aktivitasnya,” jelasnya.

Deni menilai pembatasan maupun penertiban kendaraan berat yang dilakukan di lapangan hanya akan menjadi solusi sementara apabila aktivitas pergudangan tidak ikut dibenahi. Selama sumber pergerakan kendaraan berat tetap berada di kawasan tersebut, tekanan terhadap jalan berpotensi terus terjadi.

Persoalan serupa, kata dia, juga ditemukan di kawasan Lok Bahu. Jalan yang menjadi salah satu akses menuju Jongkang hingga arah Tenggarong tersebut dinilai memiliki keterbatasan, tetapi masih digunakan kendaraan berukuran besar seperti truk tronton dan kontainer.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan angkutan berat di Samarinda tidak hanya terjadi pada satu ruas jalan. Deni menilai dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara pengaturan tata ruang, kondisi infrastruktur dan manajemen lalu lintas.

Untuk itu, DPRD Samarinda akan mendorong keterlibatan sejumlah instansi dalam pembahasan. Dinas Perhubungan, kepolisian melalui bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Dinas PUPR dinilai perlu duduk bersama untuk merumuskan penanganan yang lebih menyeluruh.

“Tidak bisa hanya satu instansi yang menangani. Dishub, kepolisian khususnya bagian lalu lintas dan angkutan jalan, serta PUPR perlu bersama-sama membahas persoalan ini agar kendaraan berat dan aktivitas pergudangan bisa ditata dengan lebih baik,” tukasnya. (RD/Adv)