MORFEM.ID, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda sepanjang Januari hingga 9 September 2026 tercatat mencapai 161 kejadian. Total luas lahan yang terbakar mencapai 315,43 hektare.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yakni mencapai 22 kejadian.

“Data yang berhasil direkap Pusdalops, dari Januari sampai 9 September ada 161 kejadian kebakaran lahan dengan luas mencapai 315,43 hektare. Di kelurahan Bantuas mencapai 22 kejadian,” kata Suwarso saat di konfirmasi Morfem.id, Kamis (10/9/2026).

Selain Bantuas, sejumlah wilayah yang cukup sering mengalami karhutla yakni Kelurahan Simpang Pasir, Pulau Atas, Makroman, dan Lempake. Beberapa wilayah tersebut tercatat mengalami sekitar 12 kejadian.

Menurut Suwarso, peningkatan kasus mulai terlihat pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut sejalan dengan periode puncak kemarau dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap kondisi cuaca di Kalimantan Timur.

Ia menyebut kondisi tahun ini cukup ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, berdasarkan informasi BMKG yang diterima BPBD, kekuatan El Nino saat ini dinilai lebih tinggi dibandingkan periode 2015.

“Lonjakannya signifikan. Bahkan BMKG menyatakan El Nino saat ini sangat kuat, lebih tinggi dibanding puncak El Nino yang pernah terjadi pada 2015,” ujarnya.

Suwarso menjelaskan, karhutla di Samarinda tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca. Kondisi lahan yang kering, suhu udara yang tinggi, termasuk keberadaan lahan gambut, turut meningkatkan risiko kebakaran.

Namun, faktor manusia dinilai menjadi salah satu penyebab yang dominan. Kebakaran dapat bermula dari kelalaian, seperti membakar sampah, maupun aktivitas pembukaan lahan.

“Lebih banyak dominan human error dari sisi kelalaian. Misalnya hanya ingin membakar sampah, tetapi akhirnya meluas. Ada juga yang membuka lahan untuk berkebun, kemudian apinya meluas,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Samarinda telah melakukan mitigasi sejak April 2026 setelah mendapat informasi mengenai potensi puncak El Nino.

Pemerintah Kota Samarinda juga telah menerbitkan surat edaran terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. BPBD kemudian melakukan inventarisasi personel dan peralatan bersama perangkat daerah, BUMD, TNI, Polri, relawan, hingga pihak perusahaan.

Suwarso mengatakan langkah tersebut membantu mempercepat penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, api yang muncul dapat dipadamkan dengan waktu penanganan sekitar satu hingga sembilan jam, tergantung kondisi dan lokasi kebakaran.

BPBD juga memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Bantuas menjadi salah satu perhatian karena terdapat area gambut. Sementara Lempake dan Betapus memiliki kawasan belukar serta alang-alang yang mudah terbakar.

Wilayah Makroman, Pulau Atas, dan Simpang Pasir juga menjadi perhatian BPBD. Selain itu, kawasan Gang Saka, Kelurahan Putih, turut dipantau karena berada dekat dengan permukiman warga.

Patroli dilakukan secara bersama-sama oleh kecamatan, kelurahan, Satpol PP, BPBD, serta para relawan. Pengendalian operasional penanganan karhutla tetap berada di bawah koordinasi BPBD Samarinda.

Penanganan kebakaran kini tidak hanya dilakukan melalui jalur darat. BPBD juga memanfaatkan jalur sungai dan dukungan udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses kendaraan.

Salah satunya melalui bantuan water bombing dari BNPB yang ditempatkan di Bandara APT Pranoto. Setelah digunakan untuk menangani kebakaran di Bantuas, dukungan tersebut disiapkan untuk sejumlah lokasi lain seperti Betapus, Pelita 8, dan Simpang Pasir.

Selain karhutla, BPBD juga menangani dampak kekeringan terhadap ketersediaan air dan lahan pertanian. Pengairan sawah yang mulai mengering dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Makroman dan Tanah Merah, dengan persiapan lanjutan di Kecamatan Sambutan.

Suwarso menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama karena kejadian dapat berlangsung di beberapa titik secara bersamaan.

BPBD berkoordinasi dengan Relawan Kota Samarinda, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, PUPR, Perumda Tirta Kencana, BWS, PMI, hingga perangkat daerah lainnya.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan relawan yang dinilai menjadi salah satu ujung tombak dalam memberikan informasi awal terkait kebakaran.

“Informasi A1 pertama yang kami terima justru dari relawan. Mereka juga melakukan pergerakan penanganan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan relawan di seluruh kelurahan mempercepat penyampaian informasi dan respons terhadap kejadian kebakaran.

“Dengan kehadiran relawan sangat membantu kami, mulai dari penanganan pertama sampai selesai,” pungkasnya. (RD)