MORFEM.ID, SAMARINDA – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro layangkan kritik pedas kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang dinilai keliru memahami posisi anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya.

Menurut Castro, legislator memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat di dapil yang mengantarkan mereka ke kursi parlemen.

Pernyataan tersebut disampaikan Castro menanggapi pernyataan Hasanuddin Mas’ud yang baru-baru ini menyebut anggota DPRD Kaltim tidak masalah menyalurkan aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) di luar daerah pemilihannya (dapil).

Ia menilai pandangan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami relasi antara anggota DPRD, dapil, dan konstituen.

“Pernyataan ketua DPRD ini pertanda kegagalan memahami relasi dapil dan anggota DPRD,” kata Castro, saat di konfirmasi Morfem.id, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, seorang anggota DPRD memang memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Namun, mandat politik seorang legislator berasal dari masyarakat di dapil yang memilihnya. Karena itu, kepentingan masyarakat di dapil tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab anggota DPRD setelah terpilih.

Castro bahkan melontarkan sindiran keras terhadap Hasanuddin Mas’ud. Ia mengibaratkan sikap tersebut seperti seseorang yang melupakan asal-usulnya setelah mendapatkan posisi.

“Dia seperti kacang lupa kulit, ibarat anak ayam yang lupa induk yang melahirkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, memperjuangkan kepentingan dapil bukan berarti anggota DPRD harus mengabaikan kepentingan daerah lain. Namun, aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen tetap merupakan bagian penting dari mandat seorang legislator.

“Dalam politik representasi, mandatory-nya dari konstituen di dapil. Jadi seorang anggota DPRD wajib hukumnya memperjuangkan kepentingan dapil-nya,” tegas Castro.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan bagian mendasar dalam politik representasi. Anggota DPRD dipilih melalui suara masyarakat di daerah pemilihannya sehingga memiliki tanggung jawab untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dalam proses pengambilan kebijakan.

Di tengah polemik mengenai perjuangan bantuan keuangan (bankeu) untuk Samarinda, Castro menilai persoalannya bukan sekadar apakah anggota DPRD Kaltim mewakili seluruh provinsi atau hanya dapilnya.

Bagi Castro, kepentingan seluruh masyarakat Kaltim memang harus diperhatikan. Namun, hal tersebut tidak semestinya menghilangkan tanggung jawab legislator terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya.

Ia pun menyindir Hasanuddin Mas’ud agar kembali memperdalam pemahaman mengenai hubungan anggota legislatif dengan daerah pemilihannya.

“Perlu kuliah lagi di kelas saya,” tegas Castro. (RD)