MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan ikonik dan penyelesaian persoalan banjir yang masih membayangi kehidupan masyarakat. Penataan kota memang diperlukan, tetapi upaya mengatasi persoalan mendasar warga dinilai tidak boleh dikesampingkan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, menilai pembangunan ruang publik seperti Teras Samarinda merupakan langkah positif untuk meningkatkan daya tarik Kota Tepian. Namun, pembangunan tersebut perlu berjalan beriringan dengan program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Arie, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Penanganannya memerlukan proses panjang, perencanaan yang terukur, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan sungai dan pengendalian air.

“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah semestinya tidak hanya dilihat dari keberadaan bangunan megah, ruang publik baru, maupun perubahan tampilan kota. Pemerintah juga perlu menunjukkan kemajuan dalam mengatasi persoalan yang selama ini mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

Arie menekankan, penanganan banjir di Samarinda membutuhkan sinergi antara Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting agar program pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.

Salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian ialah normalisasi sungai untuk mendukung kelancaran aliran air. Upaya tersebut harus direncanakan secara terintegrasi, mengingat penanganan banjir berkaitan dengan sistem sungai dan drainase yang tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota.

Sungai Karang Mumus, lanjutnya, menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi risiko banjir. Penanganan kawasan sungai tersebut membutuhkan keterlibatan instansi terkait agar langkah yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Upaya Pemerintah Samarinda mengatasi banjir sejauh ini sudah cukup bagus. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” jelasnya.

Di tengah pelaksanaan berbagai proyek penataan kota, Arie meminta pemerintah lebih cermat menetapkan skala prioritas anggaran dan pembangunan. Ia tidak mempersoalkan pembangunan kawasan ikonik, tetapi mengingatkan agar program tersebut tidak mengurangi perhatian terhadap persoalan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus mampu menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar menghasilkan kawasan yang terlihat modern dan menarik. Pengurangan dampak banjir serta peningkatan kenyamanan warga juga harus menjadi bagian dari tolok ukur keberhasilan pembangunan Samarinda.

“Kami ingin pemerintah jangan hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi tangani juga masalah-masalah mendasarnya masyarakat. Saya kira kalau pemerintah fokus, persoalan pembangunan di Samarinda bisa kok ditangani,” tegasnya.

Arie berharap Pemkot Samarinda dapat menyusun kebijakan pembangunan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang maupun persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

Ia menilai, melalui penentuan prioritas yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta instansi pengelola sungai, pembangunan Samarinda dapat berjalan lebih menyeluruh. Dengan demikian, wajah kota semakin tertata tanpa mengabaikan upaya mengatasi banjir dan meningkatkan kualitas hidup warga. (RD/Adv)