MORFEM.ID, SAMARINDA – Tepat 22 tahun setelah kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Koalisi September Hitam kembali mendesak negara menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada 7 September 2026, Koalisi September Hitam menyebut 22 tahun sejak kematian Munir sebagai masa panjang ketika keadilan dinilai masih “membeku di udara”.

Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 rute Jakarta-Amsterdam melalui Singapura. Ia diketahui mengalami sakit dalam perjalanan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan forensik di Belanda kemudian menemukan adanya racun arsenik dalam tubuh Munir. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa kematiannya bukan karena sebab alamiah, melainkan akibat keracunan.

Koalisi September Hitam menilai pembunuhan Munir bukan sekadar persoalan kematian seorang aktivis. Kasus tersebut disebut sebagai serangan terhadap kebebasan, demokrasi, pembela HAM, serta hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Kronologi Kasus Munir

Kasus pembunuhan Munir telah melalui proses hukum yang panjang.

Pada 7 September 2004, Munir berangkat dari Jakarta menuju Amsterdam melalui Singapura untuk melanjutkan pendidikan. Dalam perjalanan, ia mengalami sakit hebat hingga akhirnya meninggal sebelum pesawat tiba di Amsterdam.

Pada November 2004, pemeriksaan forensik di Belanda mengungkap Munir meninggal akibat keracunan arsenik.

Sebulan kemudian, pada Desember 2004, pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap kasus kematian Munir.

Pada periode 2005 hingga 2008, Pollycarpus Budihari Priyanto menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah dalam perkara pembunuhan Munir. Hukuman terhadap Pollycarpus kemudian mengalami perubahan melalui proses hukum berikutnya.

Selain Pollycarpus, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara terkait perkara tersebut. Sementara Rohainil Aini sempat didakwa, tetapi kemudian dibebaskan oleh pengadilan.

Pada 2008, Muchdi Purwopranjono, mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) yang didakwa terlibat dalam kasus pembunuhan Munir, juga dibebaskan oleh pengadilan.

Kasus tersebut kembali menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2021 hingga 2024, Komnas HAM kembali mengkaji kasus Munir dan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat.

Koalisi September Hitam menyebut proses penyelidikan masih berjalan, dengan sejumlah saksi dan dokumen telah diperiksa.

Pertanyaan tentang Aktor di Balik Pembunuhan Munir

Koalisi September Hitam menilai proses hukum yang telah berjalan belum menjawab seluruh pertanyaan penting dalam kasus tersebut.

Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi pihak yang paling jelas mendapatkan pertanggungjawaban hukum terkait pelaksanaan pembunuhan Munir. Ia telah menjalani hukuman dan kemudian dibebaskan sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun, menurut Koalisi September Hitam, sejumlah pertanyaan utama masih belum terjawab.

Di antaranya, siapa yang merencanakan pembunuhan Munir, siapa yang memerintahkan, siapa saja yang membantu operasi tersebut, serta mengapa aktor yang diduga berada pada tingkatan lebih tinggi belum mendapatkan pertanggungjawaban hukum.

Koalisi September Hitam juga menyoroti temuan TPF yang dinilai mengindikasikan bahwa pembunuhan Munir bukan sekadar tindakan seorang pelaku tunggal.

Amnesty International Indonesia sebelumnya juga mencatat bahwa temuan TPF mengindikasikan adanya beberapa lapisan pelaku, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga berperan sebagai perencana dan pengambil keputusan.

Desak Kasus Munir Dituntaskan

Memperingati 22 tahun pembunuhan Munir, Koalisi September Hitam menyatakan kasus tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah.

Koalisi menilai 22 tahun merupakan waktu yang terlalu panjang bagi keluarga korban untuk menunggu keadilan. Kasus Munir juga dinilai masih relevan karena berkaitan dengan upaya negara mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Karena itu, Koalisi September Hitam mendesak sejumlah langkah.

Pertama, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung diminta menuntaskan penyelidikan kasus Munir.

Kedua, seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai aktor intelektual, diminta diperiksa dan diproses secara hukum berdasarkan bukti.

Ketiga, pemerintah didesak membuka hasil dan dokumen TPF Munir kepada publik sesuai ketentuan hukum.

Keempat, Koalisi September Hitam meminta agar tidak ada impunitas bagi siapa pun, termasuk pihak yang memiliki kekuasaan dan jabatan.

Kelima, negara diminta memberikan jaminan perlindungan bagi pembela HAM agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Dalam rilisnya, Koalisi September Hitam menutup pernyataan dengan pesan: “Munir boleh dibunuh, tetapi kebenaran tidak pernah bisa dibungkam.”

Koalisi kemudian menyerukan agar kasus pembunuhan Munir diusut hingga tuntas dan praktik impunitas dihentikan. (RD)