MORFEM.ID, SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di level positif dinilai belum cukup menjadi gambaran utuh mengenai kondisi masyarakat.

Akademisi Ekonomi Syariah UINSI Samarinda, Syarif Ahmad, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada capaian angka statistik, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurut Syarif, dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai kondisi perekonomian saat ini masih cukup kuat dan belum menunjukkan situasi krisis, meski terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera diantisipasi.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan II itu masih 5,29 persen, dan semester I itu 5,45 persen. Jadi kita ini sebenarnya bukan dalam kondisi krisis, namun ada catatan kritis,” kata Syarif, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pemerintah perlu melihat apakah peningkatan aktivitas ekonomi tersebut diikuti dengan membaiknya kondisi kehidupan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Meski konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penyangga perekonomian, pemulihannya dinilai belum dirasakan secara merata.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? Karena kita melihat ada indikasi daya beli, khususnya kelompok kelas menengah, itu belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Menurut Syarif, pemerintah tidak cukup hanya mengejar target pertumbuhan hingga 6 persen. Pertumbuhan yang dicapai harus berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, menjaga daya beli, serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan kebijakan untuk menekan kesenjangan ekonomi agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Syarif turut mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai arah perekonomian, seperti tingkat keyakinan konsumen, aktivitas penjualan ritel hingga perkembangan investasi domestik.

“Bukan berarti Indonesia menuju resesi, tetapi merupakan sinyal bahwa pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ia berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi secara lebih menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai kita mengalami paradoks: ekonomi tumbuh secara statistik, tapi masyarakat ekonominya justru semakin berat,” terangnya.

Terakhir kata Syarif, pemerintah dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang konkret. Hal tersebut antara lain melalui penciptaan pekerjaan yang layak, harga kebutuhan yang terjangkau, penguatan daya beli serta pembukaan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (RD)