MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda didorong memperluas layanan kesehatan reproduksi dengan menghadirkan program bayi tabung di RSUD I.A. Moeis. Layanan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang membutuhkan program kehamilan berbantu tanpa harus menjalani perawatan ke luar daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan rencana menghadirkan layanan tersebut mulai masuk dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Sejumlah aspek masih perlu dikaji, terutama menyangkut kesiapan fasilitas, kebutuhan peralatan medis, tenaga pendukung hingga pembiayaan.
“Harapannya Samarinda bisa memiliki layanan bayi tabung sendiri. Sekarang sudah mulai kita bicarakan, termasuk apa saja yang harus disiapkan,” ujar Celni, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, sebelum direalisasikan, pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan layanan dapat dipenuhi. Perhitungan mengenai spesifikasi alat, biaya pengadaan dan kebutuhan operasional menjadi bagian yang harus dikaji secara matang.
Celni menilai keberadaan layanan bayi tabung di rumah sakit daerah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selama ini, pasangan yang membutuhkan layanan tersebut harus melakukan perjalanan ke luar Samarinda sehingga membutuhkan tambahan biaya dan waktu.
“Kalau tersedia di Samarinda, masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh untuk menjalani prosesnya. Tentu ini bisa lebih menghemat biaya perjalanan sekaligus membuat proses pengobatan lebih mudah,” jelasnya.
Ia menyebut rangkaian program bayi tabung membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Karena itu, kesiapan fasilitas dan dukungan tenaga medis harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan agar pelayanan nantinya dapat berjalan sesuai standar.
“Masih perlu kita kaji dari sisi teknis. Kita harus tahu kebutuhan peralatannya, berapa anggarannya dan bagaimana mekanisme pelayanannya,” katanya.
DPRD Samarinda melihat penyusunan anggaran 2027 dapat menjadi salah satu momentum untuk memasukkan kebutuhan program tersebut. Namun, keputusan penganggaran tetap harus disesuaikan dengan hasil kajian serta tingkat kesiapan rumah sakit.
“Kalau memungkinkan, kita dorong masuk dalam perencanaan anggaran 2027. Sekarang kan proses perencanaannya sedang berjalan,” ungkap Celni.
Pengembangan layanan bayi tabung tersebut juga ditempatkan dalam konteks peningkatan kapasitas layanan kesehatan di Samarinda. RSUD I.A. Moeis sebelumnya telah mendapat tambahan sejumlah fasilitas, di antaranya Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Instalasi Gizi serta Laboratorium Kateterisasi Jantung.
Menurut Celni, peningkatan fasilitas kesehatan yang dilakukan pemerintah kota merupakan langkah positif. Hal serupa juga terlihat pada pembenahan sejumlah puskesmas yang dinilai semakin memberikan kenyamanan dan kualitas layanan bagi masyarakat.
“Kita patut bersyukur karena di tengah efisiensi anggaran, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan tetap bisa dilakukan. Empat puskesmas yang sudah diresmikan juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas,” terangnya.
Ia mengatakan hasil studi banding yang dilakukan DPRD menunjukkan fasilitas sejumlah puskesmas di Samarinda sudah berada pada level yang baik. Kondisi tersebut dinilai perlu dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.
“Kita sudah melakukan studi banding untuk melihat kondisi puskesmas. Dari sisi fasilitas, Samarinda termasuk yang bagus,” tuturnya.
Meski demikian, Celni mengingatkan peningkatan fasilitas fisik harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia. Menurutnya, gedung dan peralatan yang memadai harus didukung tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan yang semakin baik.
“Fasilitas sudah semakin ditunjang, tentu kami berharap kualitas pelayanannya juga ikut meningkat,” katanya.
DPRD Samarinda berharap pengembangan fasilitas kesehatan ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung, tetapi juga memperluas jenis layanan yang dapat diakses masyarakat.
Jika layanan bayi tabung di RSUD I.A.
Moeis dapat direalisasikan, masyarakat Samarinda diharapkan memiliki pilihan layanan reproduksi yang lebih dekat, terjangkau, dan tidak mengharuskan mereka bepergian ke luar daerah.
“Intinya, kalau bisa layanan itu tersedia di Samarinda, sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah lagi,” tukas Celni. (RD/Adv)







Tinggalkan Balasan