MORFEM.ID, SAMARINDA – Perbaikan jalan lingkungan dan penyediaan lampu penerangan di kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kelurahan Bukit Pinang menjadi salah satu aspirasi warga yang mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain itu, masyarakat Kelurahan Jawa turut mengusulkan pembangunan drainase untuk mendukung kebutuhan infrastruktur lingkungan.

Berbagai usulan tersebut dihimpun Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, saat melaksanakan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di salah satu kafe di Samarinda, belum lama ini.

Novan mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan dasar yang berkaitan dengan akses jalan, penerangan, hingga sistem saluran air. Seluruh masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kewenangan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, warga yang tinggal di sekitar TPA di Kelurahan Bukit Pinang masih membutuhkan peningkatan kualitas akses jalan. Selain kondisi jalan yang belum beraspal dan masih berupa agregat, masyarakat juga mengharapkan adanya penerangan untuk menunjang aktivitas di kawasan tersebut.

“Di TPA itu memang mereka membutuhkan penerangan dan jalan. Jalannya masih seperti agregat,” ujar Novan.

Di wilayah berbeda, masyarakat Kelurahan Jawa menyampaikan kebutuhan pembangunan drainase. Usulan tersebut telah disiapkan dalam bentuk proposal oleh warga untuk selanjutnya diajukan sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Menurut Novan, setiap aspirasi yang masuk harus melalui penilaian sebelum ditetapkan sebagai program yang akan dikerjakan. Pertimbangan itu meliputi kondisi infrastruktur, tingkat urgensi kebutuhan, dampak terhadap masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta pembagian kewenangan perangkat daerah terkait.

Ia menegaskan, penentuan prioritas diperlukan agar anggaran pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Infrastruktur yang masih berfungsi dengan baik dapat ditempatkan di bawah usulan yang membutuhkan penanganan lebih segera.

Novan juga mendorong pengurus rukun tetangga (RT) berperan aktif menghimpun kebutuhan warga di lingkungannya. Setiap usulan diharapkan disertai dokumen pendukung yang lengkap agar dapat diproses dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengusulan program pembangunan. Aspirasi yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, termasuk untuk tahun anggaran 2027.

Melalui mekanisme tersebut, Novan berharap kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas, sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan warga di lingkungan masing-masing. (RD/Adv)