MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum memastikan kapan status tanggap darurat akibat kondisi kemarau akan berakhir. Jika hujan belum juga mengguyur dan dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membutuhkan penanganan, status tersebut dapat kembali diperpanjang.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan perpanjangan status akan ditentukan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Pemkot masih melihat sejauh mana kebutuhan penanganan sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, perpanjangan dapat dilakukan dalam rentang lima hari hingga satu pekan, apabila kondisi memang masih memerlukan intervensi pemerintah.

“Kalau hujan belum turun, status tanggap darurat kemungkinan akan diperpanjang. Apakah lima hari atau satu minggu, semuanya tergantung kebutuhan penanganan,” ujar Andi Harun, Senin (14/9/2026).

Untuk menentukan langkah berikutnya, Andi Harun telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda menyiapkan telaahan mengenai kondisi terkini.

Kajian tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan apakah status tanggap darurat perlu dilanjutkan atau tidak.

Selain melihat kondisi cuaca, Pemkot juga akan mempertimbangkan kebutuhan penanganan kekeringan dan karhutla di lapangan, termasuk dukungan yang diperlukan selama masa tanggap darurat.

“Jadi kita lihat dulu hasil telaahannya seperti apa. Dari situ baru kita menentukan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Di tengah kemungkinan perpanjangan status, Pemkot Samarinda memastikan belum ada kebutuhan untuk menambah anggaran penanganan.

Andi Harun mengatakan dana yang telah disiapkan masih mencukupi untuk menangani kondisi yang terjadi saat ini. Pemerintah juga tidak akan memaksakan penggunaan seluruh anggaran apabila memang belum dibutuhkan.

“Untuk sementara tidak, karena anggaran kita masih cukup. Tidak semua alokasi anggaran kemarin wajib dihabiskan. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan saja,” katanya.

Ia menegaskan penggunaan anggaran harus mengikuti kebutuhan penanganan di lapangan. Dengan demikian, dana yang tersedia tidak otomatis harus seluruhnya terserap hanya karena status tanggap darurat masih berlangsung.

“Anggarannya masih banyak tersisa. Baru sedikit yang kita pakai, karena tidak semuanya menggunakan anggaran. Kalau apa-apa menggunakan anggaran, repot juga,” imbuhnya.

Saat ini, Pemkot Samarinda masih mengikuti perkembangan cuaca dan dampak kemarau, termasuk potensi munculnya karhutla.

Hasil telaahan BPBD nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk menentukan keberlanjutan status tanggap darurat. Jika kondisi belum membaik, opsi perpanjangan tetap terbuka. (RD)