MORFEM.ID, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memperketat proses pengadaan barang dan jasa bernilai di atas Rp10 juta mulai berdampak pada pengelolaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Sejumlah rencana belanja yang dinilai belum mendesak, seperti pengadaan alat tulis kantor, komputer, hingga rehabilitasi bangunan, untuk sementara ditunda sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.

Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh program agar anggaran difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

“Kami mengevaluasi kembali seluruh kegiatan bersama TAPD, Bappeda, dan BPKAD. Program yang belum terlalu mendesak akan ditunda, sedangkan yang menjadi kebutuhan utama tetap diprioritaskan,” ujar Rahmat, Selasa (21/7/2026).

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung pembangunan ruang kelas baru (RKB) serta unit sekolah baru (USB), terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan daya tampung peserta didik.

Salah satu kegiatan yang ditangguhkan adalah rehabilitasi ruang kelas yang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan masih dalam kondisi layak digunakan. Rahmat menegaskan, penundaan itu hanya merupakan penyesuaian prioritas, bukan pembatalan program.

“Kalau kondisi ruang kelas masih baik dan masih bisa digunakan, maka anggarannya kami alihkan lebih dulu ke kebutuhan yang lebih mendesak. Rehabilitasinya tetap akan dilaksanakan pada waktunya,” jelasnya.

Saat ini, pembangunan ruang kelas baru menjadi fokus utama Disdikbud Kaltim, khususnya di Kota Balikpapan yang masih menghadapi persoalan keterbatasan kapasitas sekolah. Selain itu, pembangunan sarana pendidikan juga diprioritaskan di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.

Rahmat menjelaskan, tantangan pendidikan di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan jumlah sekolah, tetapi juga dipengaruhi kondisi geografis yang membuat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan belum merata.

“Di beberapa daerah, persoalannya bukan hanya jumlah sekolah, tetapi juga jarak tempuh masyarakat. Karena itu kami mengupayakan penambahan sekolah baru atau ruang kelas baru sesuai kemampuan anggaran,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa pemerintah kabupaten dan kota telah menyerahkan hibah lahan kepada Pemprov Kaltim sebagai lokasi pembangunan sekolah baru. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat sebagian usulan pembangunan juga diajukan kepada pemerintah pusat melalui program revitalisasi pendidikan.

Terakhir kata Rahmat, program tersebut dapat membantu pembiayaan rehabilitasi bangunan sekolah maupun pembangunan unit sekolah baru yang belum dapat dibiayai melalui APBD. Sejumlah daerah, seperti Berau dan Penajam Paser Utara, telah mengajukan usulan dalam program tersebut. (RD)