MORFEM.ID, SAMARINDA – Persoalan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Samarinda. Saat ini, kebutuhan guru di sekolah-sekolah masih defisit sekitar 500 orang.

Namun, di tengah keterbatasan anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memilih memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda, Mohammad Wahiduddin, mengatakan kondisi fasilitas sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Menurut Wahiduddin, kebutuhan guru maupun sarpras sama-sama memiliki urgensi. Hanya saja, pemerintah perlu menentukan skala prioritas ketika kemampuan keuangan daerah terbatas.

“Kalau kita memang harus menentukan mana yang lebih dulu, sarana dan prasarana sekolah memang menjadi kebutuhan yang harus segera dibenahi,” kata Wahid di Samarinda, Kamis (13/8/2026).

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan guru masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan moratorium pengadaan guru secara nasional.

Wahiduddin menjelaskan, penambahan tenaga guru juga memiliki konsekuensi anggaran yang cukup besar. Pemerintah tidak hanya harus menyiapkan biaya pengadaan, tetapi juga gaji, tunjangan hingga kebutuhan penunjang lainnya.

“Pengadaan guru tidak berhenti pada penambahan orangnya saja. Ada kebutuhan lain yang harus ikut dipenuhi, sehingga dampaknya terhadap anggaran juga berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kekurangan guru di Samarinda saat ini berada di kisaran 500 orang. Sementara melalui rencana penerimaan CPNS, formasi yang tersedia diperkirakan hanya dapat memenuhi sekitar 200 kebutuhan guru.

Meski belum mampu menutup seluruh kekurangan, Disdikbud Samarinda memastikan setiap tenaga guru yang berhasil direkrut akan dimaksimalkan untuk menunjang proses pendidikan.

“Kalau yang bisa terpenuhi baru sekitar separuh dari kebutuhan yang kita usulkan, tetap akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung sekolah,” jelasnya.

Selain mengandalkan jalur CPNS, Disdikbud Samarinda juga menyiapkan alternatif melalui pengadaan Pegawai Jasa Layanan Perorangan (PJLP) untuk tenaga pengajar.

Wahiduddin menyebut skema PJLP sebelumnya belum diterapkan untuk tenaga guru. Pengusulan telah dilakukan dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menutup kekurangan tenaga pendidik dalam waktu dekat.

“Ke depan skema itu akan kita coba terapkan. Pengadaan PJLP untuk guru sudah kita ajukan,” katanya.

Namun, penerapan skema tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sebab, kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tenaga guru, tetapi juga mencakup tenaga kependidikan serta berbagai kebutuhan lainnya.

“Kita tidak hanya membutuhkan guru. Tenaga kependidikan juga harus diperhatikan dan difasilitasi. Persoalan pendidikan lainnya juga terus muncul setiap tahun,” tuturnya.

Sementara itu, kondisi sarpras sekolah menjadi perhatian setelah Komisi IV DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah pada Rabu (12/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pendidikan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti.

Wahiduddin mengatakan, sejumlah sekolah yang dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah tercatat memiliki persoalan juga masih ditemukan membutuhkan penanganan, termasuk melalui program revitalisasi.

“Dari kunjungan itu, dewan bisa melihat langsung kondisi dan profil sekolah kita. Setelah itu akan ditentukan tindak lanjut, termasuk perbaikan apa saja yang memang diperlukan di sekolah tersebut,” tukasnya. (RD)