MORFEM.ID, SAMARINDA – Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan inflasi di Kaltim selama Juni 2026 masih dalam kondisi terjaga.

Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tercatat sebesar 0,70 persen secara bulanan (mtm), lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,17 persen. Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 3,20 persen (yoy), sedangkan inflasi tahun berjalan berada di angka 2,36 persen (ytd).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan, mengatakan kenaikan inflasi pada Juni terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, kenaikan tarif angkutan udara selama masa libur sekolah, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, beras, dan ikan layang akibat gangguan pasokan.

“Inflasi Kaltim pada Juni 2026 tetap terjaga. Meski terjadi kenaikan akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara, berbagai langkah pengendalian terus dilakukan agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Jajang dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2026).

Secara wilayah, seluruh daerah penyusun IHK di Kaltim mengalami inflasi. Kota Balikpapan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,86 persen, disusul Kota Samarinda 0,72 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara 0,39 persen, dan Kabupaten Berau 0,27 persen.

Komoditas yang paling memengaruhi kenaikan harga antara lain bensin, angkutan udara, bawang merah, beras, dan ikan layang. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras, cabai rawit, semangka, tomat, dan kacang panjang membantu menahan laju inflasi.

Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kaltim terus memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berbagai upaya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, penyaluran beras SPHP, distribusi Minyakita, serta penguatan koordinasi distribusi pangan antarwilayah.

BI Kaltim berharap sinergi tersebut mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim di tengah berbagai tantangan yang memengaruhi inflasi. (RD)