MORFEM.ID, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai tidak bisa lagi ditangani secara terpisah oleh masing-masing kabupaten dan kota. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebar ke wilayah lain sehingga penanganannya membutuhkan langkah bersama di tingkat provinsi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan penanganan karhutla yang berpotensi berdampak lintas wilayah.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan rapat koordinasi. Diperlukan pembagian tugas yang jelas serta gerakan bersama agar setiap daerah mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran.

“Kalau sumber kebakaran berada di satu daerah, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, untuk persoalan yang efeknya lintas wilayah, kami berharap ada gerakan bersama yang diarahkan provinsi,” ujar Andi Harun belum lama ini.

Ia mencontohkan kebakaran yang terjadi di kawasan Palaran, Samarinda, berpotensi memberikan dampak terhadap Balikpapan. Begitu pula kebakaran di wilayah Kutai Kartanegara yang berada di sekitar jalur Samarinda-Bontang dapat memengaruhi kualitas udara di Samarinda maupun Bontang.

Kondisi tersebut, kata Andi Harun, menunjukkan bahwa batas administratif tidak dapat menjadi dasar utama dalam menghadapi karhutla.

“Yang perlu dipastikan bukan hanya koordinasinya, tetapi siapa melakukan apa, organisasi perangkat daerah mana yang bertanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan ketika terjadi kebakaran,” katanya.

Ia menilai rapat koordinasi akan kurang memberikan dampak apabila hanya menghasilkan pembahasan administratif tanpa diikuti kesepakatan operasional.

Setiap daerah, menurutnya, perlu menyampaikan kemampuan, kebutuhan, serta tanggung jawab masing-masing dalam penanganan di lapangan.

Andi Harun juga menyatakan Pemkot Samarinda telah menyiagakan berbagai perangkat untuk menghadapi ancaman karhutla. Kesiapsiagaan melibatkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, perangkat daerah lainnya, serta Forkopimda bersama TNI, Polri dan BNPB.

Meski demikian, ia menegaskan kesiapan Samarinda saja tidak cukup. Ancaman karhutla harus dilihat sebagai persoalan bersama karena pergerakan asap tidak mengikuti batas wilayah pemerintahan.

Karena itu, ia berharap Gubernur Kaltim dapat menjadi pengarah sekaligus menjadi payung koordinasi bagi daerah-daerah yang menghadapi ancaman karhutla.

“Provinsi diharapkan bisa menjadi payung untuk menggerakkan seluruh daerah secara bersama-sama. Dengan begitu, penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Andi Harun menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Samarinda sudah dilakukan sebelum kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Palaran dan Samarinda Utara.

Menurutnya, kondisi cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino turut meningkatkan potensi kebakaran. Faktor tersebut tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah sehingga langkah yang paling memungkinkan adalah memperkuat kesiapan personel dan perangkat di lapangan.

“Faktor cuaca memang berada di luar kendali kita. Yang bisa dilakukan adalah memastikan seluruh perangkat daerah dalam kondisi siap,” ujarnya.

Saat terjadi kebakaran di Palaran, pemerintah kota langsung mengaktifkan posko dan mengerahkan perangkat terkait. Camat, lurah, serta unsur lainnya turut bergerak melakukan penanganan dan koordinasi di lokasi.

Pemkot Samarinda juga melibatkan dunia usaha dalam penanganan bencana melalui pendekatan pentahelix. Pola kolaborasi tersebut disiapkan untuk diterapkan di wilayah lain apabila terjadi kejadian serupa.

Namun, Andi Harun kembali mengingatkan bahwa kesiapsiagaan setiap daerah harus diikuti dengan koordinasi lintas wilayah. Kebakaran yang terjadi di satu lokasi dapat menimbulkan dampak lebih luas melalui penyebaran asap.

“Karhutla bukan persoalan satu wilayah saja. Ketika asap bergerak melintasi daerah, masyarakat di kabupaten atau kota lain juga bisa terdampak. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama,” pungkasnya. (RD)