MORFEM.ID, SAMARINDA – Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim mengalami perubahan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melakukan rotasi terhadap enam pejabat pimpinan tinggi pratama dalam agenda pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.

Selain enam pejabat eselon II, sebanyak 43 pejabat administrator dan pengawas juga turut dilantik. Pergeseran tersebut mencakup sejumlah perangkat daerah, termasuk bidang kesehatan, sosial, pendapatan daerah hingga pengelolaan rumah sakit milik pemerintah.

Salah satu perubahan terjadi pada posisi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim. Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Andi Muhammad Ishak.

Sebelumnya, Andi Muhammad Ishak merupakan Kepala Dinas Sosial Kaltim. Sementara jabatan yang ditinggalkannya di Dinas Sosial kini diisi Jaya Mualimin, yang sebelumnya memimpin Dinas Kesehatan Kaltim.

Perubahan berikutnya terjadi pada Badan Pendapatan Daerah Kaltim. Dasmiah ditunjuk sebagai Kepala Bapenda setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim.

Rotasi juga menyentuh struktur pimpinan rumah sakit daerah. Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Ariesanty Irawaty Marhabang dipercaya mengisi posisi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Sebelumnya, ia menduduki jabatan serupa di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS juga berganti. Posisi tersebut kini ditempati Rosjidah Rahmawati yang sebelumnya menjalankan tugas yang sama di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Sementara itu, Nurliana Adriati Noor berpindah ke RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Sebelumnya, ia menjabat pada posisi yang sama di RSUD AWS.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, rotasi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian posisi. Menurutnya, penyegaran diperlukan agar para aparatur sipil negara memperoleh pengalaman di lingkungan kerja yang berbeda.

“Ini bagian dari penyegaran organisasi. Kita juga ingin memberikan wawasan baru sekaligus membuka ruang bagi ASN untuk mengembangkan kariernya,” ujar Rudy.

Ia mengatakan, proses penataan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat sejumlah posisi yang nantinya akan diisi, termasuk pada sektor pendidikan dan pekerjaan umum.

“Masih ada beberapa yang belum, seperti pendidikan dan lainnya. Termasuk di PUPR,” katanya.

Rudy menambahkan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi melalui sistem merit dan manajemen talenta.

Dalam proses tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari potensi dan rekam kinerja hingga integritas masing-masing ASN. Penataan itu diharapkan dapat membentuk pola pengembangan karier aparatur yang lebih terarah serta sesuai kebutuhan pemerintahan.

Dengan rotasi tersebut, Pemprov Kaltim kembali melakukan penyesuaian struktur organisasi sekaligus menempatkan ASN pada posisi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. (RD)