MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi berlanjutnya fenomena El Nino hingga September 2026. Sejumlah perangkat daerah telah mengajukan kebutuhan anggaran dengan total sementara mencapai hampir Rp900 juta.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan nilai tersebut masih berupa usulan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan belum menjadi angka final. Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap setiap pengajuan sebelum menetapkan kebutuhan anggaran.

“Untuk sementara kalau dihitung, usulannya sudah hampir Rp900 juta dari beberapa OPD. Tetapi ini belum termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, dan semuanya masih kami verifikasi,” ujar Marnabas belum lama ini.

Menurutnya, proses verifikasi diperlukan agar anggaran yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan menilai kembali setiap usulan sehingga anggaran yang tidak realistis dapat disesuaikan.

Marnabas mengatakan perubahan nilai masih terbuka selama proses pembahasan. Kebutuhan yang dianggap kurang dapat ditambah, sementara pengajuan yang tidak sesuai kondisi dapat dikurangi.

“Usulannya masih bisa kami koreksi. Kalau memang terlalu besar dan tidak realistis tentu dikurangi, tetapi kalau kebutuhannya ternyata lebih besar, bisa juga ditambahkan,” katanya.

Pemkot Samarinda akan kembali menggelar rapat koordinasi pada Senin (24/8/2026) untuk membahas usulan tersebut secara lebih rinci. Setiap perangkat daerah akan memaparkan kebutuhan sekaligus langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dampak El Nino.

Pemerintah saat ini memfokuskan rencana mitigasi untuk kebutuhan sekitar satu bulan ke depan. Langkah tersebut disusun dengan mengacu pada perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Marnabas mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, kondisi El Nino masih berpotensi bertahan hingga September. Karena itu, strategi penanganan jangka pendek perlu segera disiapkan.

“Informasi dari BMKG menyebut kemungkinan kondisi ini masih berlangsung pada September. Jadi untuk sementara kita fokus menyiapkan langkah antisipasi selama 30 hari ke depan,” jelasnya.

Selain menggunakan anggaran yang telah diusulkan masing-masing perangkat daerah, Pemkot Samarinda juga menyiapkan opsi Belanja Tidak Terduga (BTT). Pos tersebut dapat digunakan apabila perkembangan kondisi di lapangan membutuhkan penanganan tambahan di luar kebutuhan yang telah direncanakan.

“Untuk langkah antisipasi berikutnya, kita masih memiliki opsi menggunakan BTT jika memang dibutuhkan,” pungkas Marnabas. (RD)