MORFEM.ID, SAMARINDA – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.

Salah satu penyebab yang diduga memicu kondisi tersebut adalah bertambahnya pengguna Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pergeseran konsumsi dari bahan bakar nonsubsidi ke BBM bersubsidi membuat permintaan Pertalite meningkat.

Sementara itu, kuota yang diterima daerah tetap mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Banyak masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite karena pertimbangan harga. Namun, kuota Pertalite tidak ikut bertambah karena sudah ditetapkan secara nasional,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Menurut Novan, kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang. Ia menilai situasi ini perlu segera ditangani agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan, pengelolaan distribusi bahan bakar berada di bawah kewenangan Pertamina. Sementara pemerintah daerah hanya dapat membantu menjaga ketertiban di sekitar SPBU agar antrean tidak menimbulkan persoalan lain, seperti kemacetan lalu lintas.

“Pengaturan distribusi BBM merupakan kewenangan Pertamina. Pemerintah daerah sifatnya membantu agar kondisi di lapangan tetap tertib,” katanya.

Novan menilai antrean yang terus terjadi bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kota Samarinda.

“Kalau antrean terus terjadi, dampaknya cukup luas. Selain menimbulkan kemacetan, aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa ikut terganggu. Karena itu perlu langkah cepat untuk mengatasinya,” jelasnya.

DPRD Samarinda pun mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut, baik dari sisi distribusi maupun pengelolaan antrean di lapangan.

“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dapat segera duduk bersama mencari solusi terbaik agar antrean BBM di Samarinda bisa segera terurai dan pelayanan kepada masyarakat kembali normal,” pungkasnya. (RD/Adv)