MORFEM.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik kepada para guru honorer di berbagai daerah.

Kendaraan roda dua tersebut sebelumnya dibeli untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Yahya, langkah hibah tersebut merupakan solusi yang paling tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak mubazir dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya dalam keterangan resminya.

Meski mendukung rencana pengalihan aset tersebut, Yahya menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG.

Ia menilai kendaraan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan riil para pengelola dapur dalam menjalankan tugasnya di lapangan karena mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja.

Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut.

Kondisi itu membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain masalah urgensi, Yahya menyoroti proses pengadaan yang dinilainya tidak profesional lantaran perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai. Lebih jauh, ia juga menyesalkan adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan tersebut.

Terlepas dari berbagai catatan kritis legislatif, Yahya tetap mengapresiasi pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berkomitmen menyelamatkan uang negara lewat optimalisasi aset yang telanjur dibeli.

Sebelumnya, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG tersebut dibeli pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya.

Kendati ingin memaksimalkannya untuk guru honorer, BGN tetap akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait langkah hukum dan administrasi yang akan ditempuh.

“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.

Agustina menegaskan bahwa evaluasi ketat tidak hanya dilakukan terhadap komoditas motor listrik, melainkan mencakup seluruh barang dan perangkat teknologi informasi yang dibeli pada tahun 2025 yang sempat menjadi perhatian publik, seperti laptop, Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV.

Menurut Agustina, optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah ada ini menjadi bagian dari strategi besar BGN dalam melakukan efisiensi anggaran pada tahun berjalan 2026.

Dengan memanfaatkan barang yang telah tersedia, pengadaan baru dengan fungsi serupa dipastikan akan dicoret dari anggaran.

“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” tandansya. (RD)