MORFEM.ID, SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (22/6/2026) terpaksa tertunda setelah perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim tak kunjung hadir hingga lebih dari dua jam dari waktu yang telah ditetapkan.

Agenda rapat tersebut sedianya membahas jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kondisi itu mendapat kritik dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, J Jahidin. Ia menilai absennya unsur pemerintah dalam forum resmi legislatif menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap institusi DPRD.

“Hubungan DPRD dan pemerintah daerah sejatinya setara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, paling tidak harus ada pejabat yang mewakili apabila kepala daerah berhalangan hadir,” ujarnya saat dikonfirmasi Morfem.id.

Menurut Jahidin, DPRD telah menjalankan seluruh prosedur administrasi yang diperlukan, termasuk menyampaikan undangan resmi kepada pemerintah provinsi jauh sebelum agenda berlangsung.

“Undangan sudah dikirim sesuai mekanisme. Karena ini agenda resmi paripurna, tentu tidak mungkin setiap undangan harus dikonfirmasi ulang satu per satu,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa para anggota dewan beserta tamu undangan telah hadir sejak pagi untuk mengikuti rapat. Namun hingga siang hari, agenda belum dapat dimulai karena pihak yang dijadwalkan menyampaikan tanggapan belum berada di lokasi.

“Kami menunggu cukup lama, termasuk para undangan yang datang untuk menghadiri rapat ini,” tuturnya.

Saat ditanya apakah ada pemberitahuan sebelumnya terkait ketidakhadiran pemerintah provinsi, Jahidin menyebut DPRD tidak menerima informasi apa pun.

“Sampai saat itu tidak ada pemberitahuan resmi yang kami terima,” tegasnya.

Meski telah berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh penjelasan, DPRD mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai alasan absennya jajaran pemerintah provinsi.

Ia menambahkan bahwa kekecewaan atas tertundanya rapat tidak hanya dirasakan anggota DPRD, tetapi juga masyarakat yang mengharapkan jalannya pemerintahan berlangsung sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Tentu ada rasa kecewa. Bukan hanya dari DPRD, tetapi juga masyarakat yang berharap proses pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa rapat paripurna ke-15 tersebut memang dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Ia mengatakan pimpinan dan anggota DPRD telah menunggu hingga sekitar pukul 12.00 Wita. Bahkan beberapa tamu undangan dari luar daerah akhirnya memilih meninggalkan lokasi karena rapat belum juga dimulai.

“Kami sudah menunggu cukup lama. Beberapa tamu dari daerah lain akhirnya meminta izin kembali karena agenda belum dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, pihak DPRD sempat berkomunikasi dengan jajaran pemerintah provinsi untuk memastikan kehadiran mereka. Namun informasi yang diterima hanya menyebutkan masih ada agenda lain yang sedang berlangsung.

“Kami mencoba meminta kepastian, tetapi belum memperoleh informasi yang jelas selain adanya kegiatan lain yang masih berjalan,” katanya.

Setelah mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, pimpinan DPRD bersama anggota dewan akhirnya memutuskan menunda rapat dan menjadwalkannya kembali pada malam hari.

Hasanuddin menjelaskan, penundaan ke hari berikutnya sulit dilakukan karena agenda DPRD telah dipenuhi rapat komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya.

“Karena jadwal besok sudah padat, maka diputuskan untuk menggelar kembali rapat pada malam hari. Kami berharap pemerintah provinsi dapat hadir sehingga agenda yang tertunda bisa segera diselesaikan,” tukasnya. (RD)