MORFEM.ID, SAMARINDA – Struktur ketenagakerjaan di Kaltim mulai menunjukkan perubahan signifikan. Sektor pertambangan yang selama bertahun-tahun menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kini mengalami perlambatan.

Sementara itu, sektor jasa mulai mengambil peran lebih besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada akhir Mei 2026 menunjukkan jumlah pekerja di sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan Februari tahun sebelumnya.

Tercatat lebih dari 40.356 tenaga kerja tidak lagi bekerja di sektor tersebut. Kondisi ini sejalan dengan melemahnya aktivitas industri tambang yang dipengaruhi penurunan kinerja komoditas batu bara, baik dari sisi produksi maupun ekspor.

Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, mengatakan perkembangan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) sebagai motor penggerak ekonomi.

Meski demikian, secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim masih menunjukkan penurunan tipis. Per Februari 2026, angka TPT berada pada level 5,27 persen atau turun 0,06 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, penurunan tersebut tidak terjadi merata. Wilayah perkotaan justru mencatat peningkatan jumlah pengangguran. TPT di kawasan kota naik menjadi 5,82 persen atau bertambah 0,45 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Mas’ud, perlambatan penurunan angka pengangguran menjadi sinyal bahwa penciptaan lapangan kerja baru belum mampu mengimbangi kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah.

“Dari setiap 100 orang yang masuk dalam angkatan kerja di Kaltim, masih terdapat sekitar lima hingga enam orang yang belum memperoleh pekerjaan,” ujar Mas’ud Rifai dalam keterangan resminya, Rabu (3/6/2026).

Di tengah penurunan serapan tenaga kerja sektor tambang, sektor jasa mulai tampil sebagai penopang baru. BPS mencatat kategori Aktivitas Jasa Lainnya berhasil menambah lebih dari 38.156 pekerja baru. Sementara sektor Administrasi Pemerintahan menyerap lebih dari 13.067 tenaga kerja.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran bertahap struktur ekonomi daerah dari sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju sektor jasa dan pelayanan.

Meski begitu, tambahan lapangan kerja tersebut belum sepenuhnya mampu menggantikan jumlah pekerja yang terdampak dari sektor pertambangan.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 juga mengungkap persoalan lain di pasar kerja Kaltim. Tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMK yang mencapai 8,81 persen.

Persentase tersebut lebih tinggi dibanding lulusan SMA yang tercatat 6,20 persen maupun lulusan diploma dan perguruan tinggi yang berada di angka 6,67 persen.

Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan SD atau lebih rendah mencatat tingkat pengangguran paling kecil, yakni 1,56 persen. Kondisi itu dipengaruhi banyaknya pekerja pada kelompok tersebut yang terserap ke sektor informal.

Selain persoalan pengangguran, BPS juga mencatat masih tingginya jumlah pekerja yang belum memperoleh jam kerja penuh. Sebanyak 519.503 orang atau sekitar 21,18 persen dari total pekerja di Kaltim bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan.

Kelompok ini terdiri atas setengah penganggur yang masih mencari tambahan pekerjaan serta pekerja paruh waktu yang tidak sedang mencari pekerjaan lain.

Mas’ud menilai kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Kaltim, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi yang sedang berlangsung. (RD)