MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan setelah realisasi anggaran sektor tersebut pada 2025 dinilai belum optimal.

Kondisi itu dipengaruhi proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung bertahap, serta sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum rampung sesuai jadwal.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.

“Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak berubah. Berbagai kendala yang ada akan kami benahi agar layanan pendidikan semakin baik,” ujar Seno belum lama ini.

Seno menjelaskan, pada 2025 pemerintah menyediakan formasi sebanyak 1.897 guru PPPK serta 1.270 tenaga teknis dan tenaga kependidikan. Namun, proses pengangkatannya dilakukan dalam dua tahap sehingga berdampak pada penyerapan anggaran belanja pegawai.

Pada tahap pertama, sebanyak 440 guru dan 991 tenaga teknis mulai menerima hak keuangan sejak Mei 2025. Sementara tahap berikutnya yang mencakup 892 guru dan 290 tenaga kependidikan dijadwalkan efektif mulai Oktober 2025.

“Karena proses pengangkatan dilakukan bertahap, otomatis penyerapan anggaran tidak bisa langsung sesuai dengan perencanaan awal,” jelasnya.

Selain persoalan serapan anggaran, pemerintah juga masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun guru di berbagai daerah.

Untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan, Pemprov Kaltim menerapkan penugasan guru pengganti. Namun, Seno menegaskan istilah tersebut hanya merupakan solusi operasional sementara dan bukan bentuk status kepegawaian baru.

“Undang-undang ASN hanya mengenal dua status, yakni PNS dan PPPK. Guru pengganti hanya istilah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sambil menunggu kebijakan pengadaan ASN berikutnya,” terangnya.

Ke depan, pemerintah akan memprioritaskan pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta percepatan pembangunan maupun rehabilitasi SMA dan SMK di Kaltim.

Berbagai program unggulan di sektor pendidikan seperti Gratispol, Beasiswa Kaltim, bantuan perlengkapan sekolah, hingga pemberian insentif bagi tenaga pendidik juga akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

Seno menambahkan, program insentif bagi guru, ustaz, dan ustazah melalui Jospol telah terealisasi hampir sepenuhnya. Dari alokasi sekitar Rp76,64 miliar, dana yang tersalurkan mencapai Rp76,63 miliar atau sekitar 99,98 persen.

Menurutnya, selisih anggaran yang belum terserap dipengaruhi adanya perubahan data penerima, seperti mutasi maupun pengunduran diri.

“Kami akan terus menyempurnakan sistem verifikasi agar penyaluran bantuan dan insentif benar-benar tepat sasaran serta semakin akuntabel pada tahun-tahun berikutnya,” tutup Seno. (RD)