MORFEM.ID, SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Loa Janan menyoroti pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Loa Janan.

KNPI menilai program CSR perusahaan tambang seharusnya tidak hanya bersifat simbolis atau kegiatan seremonial semata, melainkan diarahkan untuk program jangka panjang yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sekretaris KNPI Loa Janan, Muhammad Hasbi, mengatakan sektor pertambangan merupakan industri yang sangat dipengaruhi kondisi pasar global dan ketersediaan sumber daya alam.

Karena itu kata dia, ketika produksi menurun atau aktivitas tambang berhenti, dampak PHK massal sering kali tidak bisa dihindari.

Menurutnya, dana CSR harus dimanfaatkan untuk menyiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan bertahan secara ekonomi ketika kondisi industri tambang mengalami penurunan.

“CSR jangan hanya dihabiskan untuk bantuan yang sifatnya sementara atau sekadar kegiatan pencitraan. Dana tersebut harus dipakai untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat agar warga memiliki alternatif pekerjaan ketika terjadi PHK,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

KNPI Loa Janan pun mendorong adanya perubahan pola penggunaan dana CSR perusahaan tambang agar lebih terarah dan berkelanjutan. Setidaknya ada tiga hal yang dinilai perlu menjadi perhatian utama perusahaan.

Pertama, Pemberdayaan dan Pelatihan Keterampilan (Up-skilling/Reskilling): Dana CSR harus diarahkan untuk melatih masyarakat dan tenaga kerja lokal di luar keterampilan pertambangan, seperti sektor pertanian modern, UMKM digital, pariwisata, hingga industri kreatif.

Kedua, Penciptaan Lapangan Kerja Alternatif: Perusahaan harus membantu menginisiasi dan mendanai lahirnya badan usaha milik warga atau koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara mandiri.

Ketiga, Kemandirian Ekonomi Pasca-Tambang: Mempersiapkan ekosistem ekonomi yang kuat sejak dini, sehingga ketika operasional tambang berakhir atau menyusut, roda perekonomian daerah tidak ikut mati.

Selain itu, Hasbi juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap realisasi program CSR perusahaan tambang agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas sangat penting karena dana CSR memiliki nilai besar dan seharusnya dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan lingkar tambang.

“Kami tidak ingin masyarakat dan pemuda di sekitar tambang hanya menikmati dampak sesaat ketika industri sedang berkembang, lalu menjadi pihak yang paling terdampak saat kondisi tambang menurun,” katanya.

Ia menegaskan KNPI Loa Janan siap terlibat mengawal pelaksanaan program CSR bersama perusahaan dan pemerintah agar dana tersebut benar-benar menjadi investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan masyarakat.

“Harapannya CSR tidak hanya menjadi formalitas perusahaan, tetapi benar-benar mampu menciptakan ketahanan ekonomi warga dalam jangka panjang,” pungkasnya. (RD)