MORFEM.ID, SAMARINDA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Kota Samarinda mengungkapkan bahwa sejumlah program pada awal tahun 2026 sempat berjalan lebih lambat.

Hal itu dikarenakan instansi tersebut harus lebih dulu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang berasal dari kegiatan tahun 2023.

Kepala Dinas Ketapang Samarinda, Muhammad Darham, mengatakan penyelesaian utang lama menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun keuangan di kemudian hari. Nilai kewajiban yang harus dituntaskan mencapai sekitar Rp2 miliar.

“Prioritas kami adalah menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tersisa dari tahun sebelumnya. Syukur alhamdulillah, proses pembayaran kepada pihak ketiga sudah rampung sehingga sekarang kami bisa lebih fokus menjalankan program kerja,” ujarnya usai rapat bersama Komisi II DPRD Samarinda, Rabu (24/6/2026).

Menurut Darham, pembayaran utang tersebut menyita sebagian anggaran yang tersedia sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan terpaksa menyesuaikan jadwal pelaksanaannya.

Akibat kondisi itu, realisasi anggaran Ketapang hingga pertengahan tahun masih tergolong rendah dan belum mencapai 40 persen.

Selain faktor penyelesaian kewajiban lama, serapan anggaran juga dipengaruhi kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Situasi tersebut membuat ruang fiskal organisasi perangkat daerah menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Ketika ada kewajiban yang harus diselesaikan dan di saat yang sama anggaran mengalami penyesuaian, tentu pelaksanaan program perlu dilakukan secara bertahap dan lebih selektif,” jelasnya.

Setelah seluruh kewajiban tahun 2023 diselesaikan, Ketapang kini mulai memaksimalkan berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Beberapa agenda yang tetap menjadi fokus antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, peningkatan produksi komoditas pangan unggulan, hingga program pendampingan dan pemberdayaan petani.

Namun demikian, Darham mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan tersendiri. Dari alokasi yang sebelumnya berada di kisaran Rp23 miliar, dana yang dapat dikelola pada tahun ini jauh lebih kecil.

“Dengan kemampuan anggaran yang ada, kami harus menentukan prioritas secara cermat agar program yang dijalankan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Meski menghadapi tekanan fiskal, ia memastikan pelayanan publik dan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan tetap menjadi perhatian utama.
Darham juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Samarinda terhadap berbagai program yang diajukan dinasnya.

“Sekarang fokus kami adalah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung dan mendukung ketahanan pangan Samarinda dalam jangka panjang,” tukasnya. (RD)