MORFEM.ID, SAMARINDA – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tingkat pusat masih menyisakan sejumlah pertanyaan di daerah.

Perwakilan BGN Kaltim mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi maupun instruksi lanjutan terkait perubahan tersebut.

Koordinator Regional BGN Kaltim, Binti Maulina Putri, mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan dari pemerintah pusat mengenai pergantian kepala lembaga yang sebelumnya dipimpin Dadan Hindayana dan kini dipercayakan kepada Nanik S. Deyang.

Binti menyampaikan bahwa, kabar pergantian pimpinan itu juga baru diketahuinya melalui informasi yang beredar. Karena itu, ia belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai latar belakang maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program di daerah.

“Saya juga baru mengetahui informasi itu. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita masih menunggu informasi resmi dari pusat,” terang Binti saat dikonfirmasi Morfem.id, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada petunjuk khusus yang diterima terkait kemungkinan perubahan kebijakan maupun arah program setelah pergantian pimpinan nasional tersebut.

Menurutnya, seluruh kegiatan yang saat ini berjalan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku sambil menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Belum ada instruksi yang kami terima. Jika nanti ada informasi resmi, tentu akan kami sampaikan,” katanya.

Meski terjadi perubahan di tingkat nasional, Binti memastikan aktivitas dan koordinasi BGN di Kaltim tetap berjalan normal. Struktur organisasi di daerah juga tidak mengalami perubahan dan seluruh tugas tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN sebagai bagian dari evaluasi internal lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program MBG. Dalam perubahan tersebut, posisi kepala lembaga beralih dari Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang.

Perubahan kepemimpinan ini menjadi perhatian publik karena terjadi saat pelaksanaan program MBG masih menjadi sorotan berbagai pihak. Hingga kini, pemerintah pusat belum menyampaikan secara rinci alasan di balik pergantian tersebut.

Karena itu, jajaran BGN di berbagai daerah, termasuk Kaltim, masih menantikan penjelasan resmi serta arahan terkait langkah dan kebijakan yang akan diterapkan di bawah kepemimpinan baru. (RD)