MORFEM.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan akan mengawal proses penempatan 31 siswa yang hingga kini belum memperoleh kursi di SMP negeri.

Data puluhan siswa tersebut diserahkan oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim sebagai bentuk pengaduan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya telah menerima dokumen pengaduan tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.

“Komisi IV sudah menerima laporan dari TRC PPA Kaltim. Ada sekitar 31 siswa yang sampai hari ini belum tertampung di SMP negeri. Dokumen mereka sudah kami serahkan kepada Disdikbud dan akan kami kawal sampai batas akhir proses pendaftaran ulang pada 4 Juli nanti,” ujar Novan saat dikonfirmasi Morfem.id, Rabu (1/7/2026).

Menurut Novan, para siswa tersebut masih berpeluang diterima melalui tahap lanjutan atau gelombang kedua yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan. Pada tahap ini, proses pendaftaran dilakukan secara manual oleh Disdikbud.

Ia menjelaskan, hingga kini masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di sejumlah SMP negeri. Namun, persebaran kursi tersebut masih akan dipetakan kembali sebelum proses penempatan selesai.

“Sampai hari ini masih ada sekitar 300 kursi yang belum terisi. Kami akan melihat penyebarannya di masing-masing sekolah, sehingga siswa yang belum tertampung bisa segera ditempatkan. Kami optimistis 31 siswa tersebut bisa mendapatkan sekolah negeri,” katanya.

Novan mengakui persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP negeri, terutama di beberapa kecamatan dan rayon tertentu.

Karena itu, DPRD menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan fasilitas pendidikan. Penambahan ruang kelas menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan dalam kondisi fiskal saat ini, meski tetap harus menyesuaikan regulasi dari Kementerian Pendidikan.

“Kami akan mengevaluasi kebutuhan sekolah di setiap kecamatan, terutama di wilayah seperti Samarinda Utara, Sungai Pinang, hingga Palaran. Di beberapa daerah itu jumlah sekolah negeri memang masih belum sebanding dengan jumlah lulusan SD,” jelasnya.

Selain keterbatasan sekolah negeri, Novan juga menyoroti banyaknya lulusan SD swasta dan madrasah yang ikut mendaftar ke SMP negeri. Kondisi tersebut turut meningkatkan persaingan dalam penerimaan peserta didik baru dan menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan SPMB ke depan.

“Ke depan pemetaan kebutuhan sekolah harus lebih baik agar persoalan seperti ini tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. (RD)