MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana penyesuaian skema pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat perhatian dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud menegaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut tidak boleh berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya dalam memperoleh layanan kesehatan.

Ia menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan layanan publik harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Menurutnya, aspek administratif maupun pengelolaan anggaran tidak boleh menggeser fokus utama terhadap pemenuhan hak warga.

Syahariah menekankan bahwa akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan harus tetap terjaga meskipun terjadi perubahan dalam sistem pembiayaan.

“Dalam setiap perubahan kebijakan yang menjadi perhatian utama adalah kepentingan masyarakat, bukan semata-mata administrasi atau penganggaran,” ujar Syahariah belum lama ini.

Ia menjelaskan, proses penyesuaian kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan secara cermat. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak atau kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang menjadi haknya.

Menurutnya, keberlangsungan pelayanan kesehatan harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Ia mengingatkan agar perubahan mekanisme pendanaan tidak berujung pada menurunnya kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada warga yang kehilangan hak pelayanan kesehatan hanya karena terjadi perubahan skema pembiayaan antar level pemerintah,” katanya.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta instansi terkait agar proses transisi kebijakan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Syahariah memastikan DPRD melalui Komisi IV akan terus mengawasi pelaksanaan berbagai program kesehatan yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Pengawasan tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang sejak awal menjadi program unggulan gubernur. Menurutnya, kedua sektor tersebut tetap menjadi perhatian meski daerah sedang menghadapi tantangan fiskal.

Sejumlah program, lanjut dia, memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun kondisi tersebut bukan berarti program prioritas dihentikan.

“Tetap programnya Pak Gubernur berjalan walaupun ada beberapa yang belum bisa direalisasi karena adanya defisit anggaran,” terangnya.

Syahariah berharap masyarakat dapat memahami situasi keuangan daerah saat ini. Pemerintah bersama DPRD, kata dia, tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas secara bertahap sesuai kapasitas anggaran yang tersedia.

Ia juga mengingatkan agar berbagai kebijakan pemerintah tidak dijadikan bahan polemik politik yang berlebihan. Menurutnya, upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus yang terus dijalankan.

“Penyampaian informasi kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak muncul kesalahpahaman terkait perubahan kebijakan maupun program yang sedang dijalankan pemerintah daerah,” tukasnya. (RD)