MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong perbaikan sistem pelayanan pertanahan agar proses pengurusan sertifikat tanah menjadi lebih terbuka, cepat, dan mudah dipahami masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi sengketa lahan yang masih kerap terjadi.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengatakan pelayanan administrasi pertanahan yang rumit dan minim informasi berisiko menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Kondisi itu juga dinilai dapat memicu munculnya persoalan baru terkait kepemilikan lahan.

Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu terus melakukan pembenahan, terutama dalam memberikan akses informasi yang jelas mengenai prosedur dan tahapan pengurusan dokumen pertanahan.

“Masyarakat tentu ingin proses yang jelas dan tidak berbelit-belit. Pelayanan harus dibuat lebih mudah dipahami supaya tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menilai keterbukaan pelayanan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan.

Selain itu, transparansi juga dianggap penting guna mencegah praktik yang tidak sesuai aturan.

Markaca menyoroti masih adanya sejumlah wilayah di Samarinda yang sering menghadapi persoalan sengketa atau administrasi lahan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang berjalan saat ini masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pertanahan, baik di tingkat administrasi maupun instansi terkait lainnya.

“Semua pihak harus punya komitmen memperbaiki pelayanan supaya persoalan pertanahan tidak terus berulang,” tegasnya.

DPRD Samarinda berharap reformasi pelayanan pertanahan dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih adil dalam kepemilikan lahan.

Dengan sistem yang lebih transparan dan tertata, potensi konflik maupun sengketa tanah di Samarinda diharapkan dapat diminimalkan pada masa mendatang. (RD/Adv)