MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai alokasi anggaran untuk program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) masih belum memadai.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas program dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk ke depan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyebut program KB memiliki peran strategis dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Namun, keterbatasan anggaran dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

“Program ini butuh dukungan dana yang cukup agar bisa berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, dampak dari lemahnya pengendalian penduduk memang tidak langsung terlihat. Meski begitu, dalam jangka panjang kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari tekanan pada sektor kesehatan hingga meningkatnya kebutuhan lapangan kerja.

“Kalau tidak diantisipasi sejak dini, pertumbuhan penduduk bisa sulit dikendalikan dan berdampak pada berbagai sektor,” katanya.

Anhar juga menyoroti beban kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang cukup luas, namun belum didukung anggaran yang seimbang. Hal ini dinilai menyulitkan pencapaian target program.

“Tugasnya besar, jadi perlu dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaannya efektif,” tegasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan hasil evaluasi terhadap sejumlah program sebelumnya, seperti Kampung KB, yang dinilai belum berjalan optimal. Beberapa kegiatan bahkan disebut lebih bersifat administratif tanpa dampak signifikan di lapangan.

“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada program yang belum maksimal dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, temuan tersebut turut memengaruhi kebijakan penganggaran pada tahun berikutnya. Catatan evaluasi menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas alokasi dana, sehingga program KB saat ini memperoleh porsi terbatas.

“Evaluasi yang ada berdampak pada pembatasan anggaran, sehingga pelaksanaan program belum bisa optimal,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD tetap membuka peluang untuk memberikan dukungan lebih besar terhadap program yang memiliki perencanaan matang dan dampak nyata.

“Jika programnya jelas dan manfaatnya terasa langsung, tentu akan kami dorong untuk mendapat dukungan anggaran yang lebih baik ke depan,” tukasnya. (RD/Adv)