MORFEM.ID, SAMARINDA – Viralnya komentar seorang dokter RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moeis) Samarinda terhadap unggahan seorang pasien di media sosial mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda.

Komisi IV menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa tenaga kesehatan tetap dituntut menjaga etika profesinya, termasuk saat beraktivitas di ruang digital.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan identitas sebagai dokter maupun tenaga kesehatan tidak hanya melekat ketika bertugas di rumah sakit. Menurutnya, masyarakat tetap akan mengaitkan setiap pernyataan yang disampaikan dengan profesi yang dijalani.

“Status sebagai dokter atau perawat itu tetap melekat. Jadi jangan menganggap karena berada di luar jam kerja lalu bebas menyampaikan apa saja. Di mata masyarakat, profesi itu tetap melekat,” ujarnya saat di konfirmasi Morfem.id, Kamis (6/8/2026).

Ia mengingatkan seluruh tenaga kesehatan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurut Novan, komentar yang dinilai tidak mencerminkan empati dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

“Harus benar-benar menjaga ucapan. Jangan sampai perkataan yang disampaikan justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Jangan sampai seperti mulutmu harimaulah,” katanya.

Novan juga menyoroti bahwa dalam unggahan yang menjadi perbincangan publik, pasien tidak secara langsung menyebut nama rumah sakit. Namun, karena komentar tersebut berasal dari seorang dokter yang bertugas di RSUD IA Moeis, perhatian publik akhirnya turut mengarah kepada institusi tempat dokter tersebut bekerja.

Meski demikian, ia mengajak masyarakat memahami bahwa rumah sakit juga menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk ketika kapasitas ruang perawatan sedang penuh. Namun menurutnya, kondisi itu tidak boleh mengurangi kualitas komunikasi antara petugas dengan pasien.

“Pasien berhak mendapatkan penjelasan yang jelas. Jika ruang rawat belum tersedia, sampaikan alasannya dan berikan perkiraan waktu menunggu agar tidak muncul kesalahpahaman,” jelasnya.

Novan menyebut Komisi IV DPRD Samarinda selama ini kerap menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas.

Namun, kata dia, untuk kasus yang tengah ramai diperbincangkan, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti fasilitas kesehatan yang dimaksud dalam unggahan pasien tersebut.

“Yang terpenting, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya bagi tenaga kesehatan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan masyarakat,” terangnya.

Selain persoalan tersebut, Novan mengaku masih menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai sikap sebagian petugas kesehatan yang dinilai kurang ramah saat memberikan pelayanan.

Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek komunikasi.

Ia juga mendorong kepala puskesmas maupun direktur rumah sakit melakukan evaluasi dan penyaringan terhadap petugas yang ditempatkan di garda terdepan pelayanan. Menurutnya, kesiapan mental dan kemampuan berkomunikasi menjadi faktor penting karena kesalahan kecil dapat berkembang menjadi polemik yang lebih besar.

“Orang yang sedang sakit tentu lebih sensitif. Nada bicara atau penyampaian yang kurang tepat bisa memicu kesalahpahaman,” tambahnya.

Novan turut menyoroti lamanya waktu tunggu pasien untuk memperoleh ruang perawatan. Menurutnya, kondisi tersebut masih bisa dipahami apabila kapasitas rumah sakit sedang penuh, tetapi pasien dan keluarga tetap harus memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab keterlambatan serta estimasi waktu menunggu.

“Kalau memang harus menunggu beberapa jam, sampaikan alasannya dan berapa lama perkiraan waktunya. Dengan begitu pasien bisa memahami situasinya, bahkan jika ingin dirujuk ke rumah sakit lain, keputusan itu bisa diambil dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Samarinda terus mengedepankan pelayanan yang humanis, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh layanan medis yang baik, tetapi juga komunikasi yang menghargai kondisi psikologis pasien dan keluarganya.

“Pelayanan yang ramah dan penuh empati harus menjadi prioritas. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga akan semakin baik,” pungkasnya. (RD/Adv)