MORFEM.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta polemik terkait pembagian hasil kerja sama antara Perumda Varia Niaga dan pihak ketiga di kawasan Teras Samarinda disikapi secara proporsional.

Menurutnya, keberadaan usaha seperti Teras Mahakam Cafe dan Jet Spark tidak bisa hanya diukur dari besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk.

Ia menilai kontribusi mitra swasta perlu dilihat lebih luas, terutama dari keberanian mereka menanamkan investasi untuk menghidupkan kawasan tepian Sungai Mahakam yang kini menjadi salah satu pusat keramaian baru di Samarinda.

Iswandi mengatakan bahwa skema pembagian keuntungan sebesar 10 persen tidak bisa langsung dianggap merugikan daerah tanpa memahami detail perjanjiannya.

Ia menegaskan, perlu dilihat terlebih dahulu apakah persentase tersebut dihitung dari pendapatan kotor atau keuntungan bersih.

“Jangan buru-buru menyimpulkan sebelum melihat keseluruhan mekanismenya. Dalam bisnis itu ada hitung-hitungan investasi, biaya operasional, dan risiko usaha,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar pengawasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kesan menghambat pelaku usaha, terutama anak muda kreatif dan UMKM yang selama ini ikut meramaikan kawasan kota.

Ia menilai perubahan wajah kawasan Teras Samarinda tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan modal dan keberanian dari pihak swasta.

“Jangan sampai ketika tempatnya sudah hidup dan ramai, baru dipersoalkan tanpa melihat perjuangan awal mereka membangun kawasan itu,” katanya.

Iswandi menambahkan, keberadaan Teras Mahakam Cafe maupun Jet Spark telah memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dibanding sekadar angka setoran PAD.

Selain mempercantik kawasan kota, usaha tersebut juga dinilai membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Terkait usulan pembagian keuntungan dengan komposisi 50:50, Iswandi menilai hal itu sulit diterapkan apabila seluruh investasi awal berasal dari pihak pengusaha.

Menurutnya, pelaku usaha telah mengeluarkan biaya besar mulai dari pembangunan fasilitas, pengadaan perlengkapan, renovasi hingga pembayaran tenaga kerja.

“Kalau seluruh modal dari swasta lalu pemerintah meminta setengah hasil usaha, tentu harus dipikirkan juga bagaimana pengusaha mendapatkan keuntungan,” tegasnya.

Meski demikian, Iswandi tetap memberi perhatian terhadap kinerja internal Perumda Varia Niaga. Ia menyoroti capaian PAD yang dinilai belum maksimal dibanding penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.

Ia menyebut kontribusi sekitar Rp500 juta masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan suntikan modal mencapai Rp10 miliar yang pernah diterima perusahaan daerah tersebut.

“Yang perlu dievaluasi itu tata kelola internal dan pengelolaannya supaya lebih optimal, bukan malah membuat iklim usaha jadi tidak nyaman,” ujarnya.

Iswandi pun mendorong adanya komunikasi terbuka antara Varia Niaga, Pemerintah Kota Samarinda, dan pihak pengusaha agar persoalan kerja sama dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan regulasi yang mendukung dunia usaha agar investasi terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan baru di daerah.

“Kita harus menjaga keseimbangan. Pengusaha tetap nyaman berinvestasi, kota berkembang, dan daerah juga memperoleh manfaat yang wajar,” pungkasnya. (RD/Adv)