MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai merancang pengembangan kawasan Polder Air Hitam agar tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir.

Kawasan tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang mampu menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan Polder Air Hitam merupakan aset daerah yang memiliki nilai strategis apabila dikelola secara lebih optimal. Menurutnya, kawasan itu dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau yang ramah bagi masyarakat untuk berolahraga, bersantai, maupun berkumpul.

“Polder Air Hitam memiliki potensi besar. Ke depan, kawasan ini jangan hanya dimanfaatkan sebagai tampungan air, tetapi juga bisa menjadi ruang publik yang nyaman dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).

Ia mengusulkan agar pemerintah melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti lintasan jogging, jalur pedestrian, lampu penerangan, area duduk, tempat parkir, hingga penanaman pohon peneduh agar masyarakat semakin nyaman beraktivitas.

Selain itu, Sani juga mendorong penyediaan area khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, penataan kawasan usaha harus dilakukan secara teratur sehingga tidak mengganggu fungsi utama polder sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir.

“Kalau ada ruang untuk UMKM, harus ditata dengan konsep yang rapi. Produk lokal seperti kuliner khas Samarinda, kerajinan, maupun hasil karya masyarakat bisa menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung,” katanya.

Meski memiliki konsep yang menjanjikan, Sani mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan dalam merealisasikan pengembangan kawasan tersebut dalam waktu dekat. Karena itu, ia mengusulkan agar rencana penataan

Polder Air Hitam dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sehingga dapat dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Dengan kondisi keuangan daerah sekarang, tentu tidak bisa langsung diwujudkan sekaligus. Harapannya program ini masuk dalam RPJPD agar pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap berdasarkan kajian yang matang dan kemampuan anggaran pemerintah,” pungkasnya. (RD/Adv)