MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti persoalan penerimaan peserta didik baru yang setiap tahun memicu keluhan di masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti meminta pemerintah kota menyiapkan bantuan pembiayaan bagi siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi persoalan utama, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Banyak orang tua kesulitan membiayai sekolah swasta ketika anak mereka tidak diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ia menyebut kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak. Bahkan, tidak sedikit siswa yang akhirnya memilih berhenti sekolah karena terkendala biaya pendidikan.

“Sebagian besar yang tidak tertampung di sekolah negeri berasal dari keluarga ekonomi bawah. Akibatnya ada anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya usai mengikuti kegiatan sosialisasi teknis SPMB di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Sri Puji menjelaskan, usulan bantuan pembiayaan sebenarnya sudah pernah disampaikan DPRD sejak beberapa tahun lalu. Skema yang ditawarkan berupa subsidi dari pemerintah kota untuk membantu pembayaran biaya pendidikan siswa di sekolah swasta, termasuk SPP.

Dengan pola tersebut, siswa yang gagal diterima di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan tanpa membebani orang tua secara penuh.

Namun, hingga kini usulan tersebut dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami efisiensi menjadi salah satu hambatan realisasi program tersebut.

Selain membahas penerimaan siswa baru, Sri Puji juga menyinggung kebijakan pendidikan dasar terkait larangan pembelajaran calistung di tingkat taman kanak-kanak. Menurutnya, aturan itu belum sejalan dengan materi pembelajaran di kelas 1 sekolah dasar.

Ia menilai banyak siswa mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena belum memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, sementara buku pembelajaran di SD sudah menggunakan materi berbentuk narasi.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebagian orang tua akhirnya memilih memasukkan anak ke lembaga les tambahan agar mampu mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Orang tua akhirnya tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk les karena khawatir anaknya tertinggal saat masuk SD,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan pendidikan dasar agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan, termasuk mempertimbangkan kesiapan siswa maupun kemampuan guru dalam proses belajar mengajar.

“Sinkronisasi kurikulum penting dilakukan supaya proses pendidikan berjalan lebih efektif dan tidak menambah beban bagi siswa maupun tenaga pendidik,” tukasnya. (RD/Adv)