MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti kembali terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Dugaan berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan gangguan pasokan energi yang terjadi belakangan diduga tidak hanya dirasakan di Kalimantan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi kelistrikan secara nasional.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sejumlah daerah di Pulau Jawa juga sempat mengalami pemadaman bergilir yang dikaitkan dengan terbatasnya suplai batu bara ke pembangkit listrik milik PLN.

“Dari informasi yang berkembang, persoalan ini diduga berkaitan dengan berkurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit. Jika pasokan energi tidak mencukupi kebutuhan, tentu kemampuan penyediaan listrik juga ikut terdampak,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Rohim, kondisi serupa diduga turut memengaruhi sistem kelistrikan di Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda. Akibatnya, kapasitas pasokan listrik dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat sehingga pemadaman masih terjadi di beberapa wilayah.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas karena persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat bersama PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Daerah hanya bisa mendorong agar persoalan ini segera ditangani. Kebijakan terkait pasokan energi berada di tingkat pusat, sehingga koordinasi antara PLN dan pemerintah pusat menjadi kunci penyelesaiannya,” katanya.

Rohim berharap distribusi batu bara ke pembangkit listrik dapat kembali normal sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tidak lagi terganggu. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari warga.

Selain itu, DPRD juga meminta PLN meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat apabila pemadaman tidak dapat dihindari. Informasi yang disampaikan lebih awal dinilai akan membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas dan mempersiapkan langkah antisipasi.

“Kalau memang harus ada pemadaman, jadwalnya sebaiknya diumumkan secara luas beberapa hari sebelumnya. Warga perlu mengetahui lokasi, waktu, dan durasi pemadaman agar bisa bersiap,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat melakukan antisipasi, seperti mengatur kegiatan usaha maupun menyiapkan sumber listrik cadangan apabila diperlukan.

DPRD Samarinda berharap gangguan kelistrikan dapat segera diatasi melalui perbaikan pasokan energi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan PLN. Di sisi lain, komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat dinilai penting agar dampak pemadaman dapat diminimalkan. (RD/Adv)