MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai penanganan fenomena manusia silver tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban di lapangan.

Pemerintah dinilai perlu menyusun langkah yang lebih menyeluruh dengan menyasar persoalan sosial dan ekonomi yang menjadi penyebab masyarakat turun ke jalan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Namun, menurutnya, langkah tersebut hanya bersifat sementara apabila tidak dibarengi solusi yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi kelompok rentan.

“Penertiban memang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kalau hanya sesekali, mereka akan kembali lagi ke lokasi yang sama,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Rohim menilai sebagian besar manusia silver memilih beraktivitas di persimpangan jalan karena keterbatasan ekonomi dan minimnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi itu membuat mereka menjadikan jalanan sebagai tempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan berbagai program kesejahteraan agar masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian yang lebih baik.

Menurutnya, penyelesaian persoalan manusia silver tidak bisa hanya berorientasi pada penegakan ketertiban, tetapi juga harus menyentuh faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut.

“Masalah ini bukan hanya soal ketertiban kota. Kita juga harus melihat kondisi ekonomi yang membuat mereka akhirnya mencari penghasilan di jalan,” katanya.

Selain aspek sosial, Rohim juga menyoroti persoalan keselamatan. Aktivitas manusia silver di tengah lalu lintas dinilai berisiko membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan, terutama di persimpangan dengan arus kendaraan yang padat.

Untuk itu, ia meminta Satpol PP tetap aktif melakukan pengawasan dan segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan manusia silver di berbagai titik di Kota Samarinda.

Rohim berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan dan upaya pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, pendekatan seperti itu akan memberikan hasil yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan razia.

“Kalau kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi dan peluang kerja semakin terbuka, saya yakin jumlah manusia silver akan berkurang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah menyelesaikan akar persoalannya,” terangnya.

Ia menambahkan, menjaga ketertiban kota harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penanganan persoalan sosial seperti manusia silver dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (RD/Adv)