MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD setempat.

Meski dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan tersebut diminta tidak menjadi tambahan beban bagi masyarakat tanpa diimbangi peningkatan kualitas layanan.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan sektor parkir memiliki peluang besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara optimal melalui sistem yang terintegrasi.

Menurutnya, jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahun menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat penerimaan daerah dari sektor perparkiran.

“Potensi pendapatannya cukup besar. Bahkan jika hanya sebagian kendaraan yang terdaftar dalam sistem berlangganan, nilainya tetap sangat signifikan bagi daerah,” ujar Iswandi, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai mekanisme pembayaran parkir secara tahunan dapat memberikan kepastian pemasukan bagi pemerintah. Namun, skema tersebut harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan agar masyarakat memperoleh manfaat yang jelas dari biaya yang mereka keluarkan.

“Masyarakat harus merasakan peningkatan layanan. Jangan sampai kewajiban membayar bertambah, tetapi kondisi pelayanan di lapangan tidak mengalami perubahan,” katanya.

Iswandi menekankan pentingnya transparansi pemerintah sebelum program tersebut diberlakukan. Ia meminta seluruh konsep parkir berlangganan disampaikan secara terbuka, termasuk cakupan lokasi parkir, sistem pengawasan, hingga bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada pengguna.

Menurutnya, kejelasan tersebut diperlukan karena pengelolaan area parkir di Samarinda tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sejumlah lokasi parkir juga dikelola pihak swasta maupun pelaku usaha.

“Harus ada batas yang jelas antara parkir yang masuk dalam program dengan area yang dikelola pihak lain agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan parkir liar yang masih kerap ditemukan di sejumlah titik. Pemerintah diminta memastikan keberadaan sistem berlangganan nantinya mampu mengurangi praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Iswandi menilai tujuan program akan sulit tercapai apabila masyarakat yang telah membayar iuran masih menghadapi pungutan tambahan saat memarkir kendaraan.

“Kalau persoalan parkir liar masih terjadi, tentu masyarakat akan mempertanyakan manfaat dari program tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah kota melakukan simulasi dan kajian menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program bagi kelompok masyarakat dengan pola penggunaan kendaraan yang berbeda-beda.

Menurutnya, sistem yang diterapkan harus mampu memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tidak terlalu sering menggunakan fasilitas parkir umum.

“Perlu perhitungan yang matang agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menambah beban bagi masyarakat tertentu,” tandasnya. (RD/Adv)