MORFEM.ID, SAMARINDA – Upaya memperluas pemasaran produk UMKM ke jaringan retail modern dinilai harus dibarengi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha.

DPRD Samarinda menilai akses pasar saja tidak cukup jika pelaku UMKM belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan retail modern.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan program pendampingan yang lebih intensif, mulai dari peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang menghadapi berbagai kendala sebelum produknya bisa diterima oleh toko modern. Persoalan kemasan, sertifikasi halal, perizinan usaha, hingga konsistensi kualitas produk menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

“Kalau ingin produk UMKM bisa masuk retail modern, pelaku usahanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mulai dari kualitas kemasan, legalitas, sampai sertifikasi yang menjadi syarat pemasaran,” ujar Sani, Kamis (25/6/2026).

Ia menilai kebijakan yang mendorong retail modern menyerap produk lokal tidak akan berjalan optimal apabila UMKM belum memiliki kesiapan yang memadai. Sebab, setiap retail memiliki standar tertentu yang wajib dipenuhi sebelum sebuah produk dipasarkan kepada konsumen.

Selain peningkatan kualitas produk, Sani juga menyoroti keterbatasan modal yang masih menjadi hambatan utama bagi banyak UMKM untuk berkembang. Karena itu, ia mengusulkan agar plafon bantuan atau kredit usaha yang difasilitasi pemerintah ditingkatkan.

Menurutnya, nilai bantuan yang saat ini berada di kisaran Rp24 juta perlu ditambah menjadi Rp50 juta agar pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

“Dukungan modal juga perlu diperkuat. Kalau memungkinkan, nilai bantuannya ditingkatkan menjadi Rp50 juta dan tetap tanpa bunga agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil,” katanya.

Politikus PKS tersebut menambahkan, program bantuan modal harus tetap disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah diminta memastikan penerima benar-benar memiliki usaha yang aktif dan membutuhkan dukungan untuk berkembang.

Ia menegaskan kemudahan akses pembiayaan harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang baik agar manfaat program dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang benar-benar berusaha.

“Proses pengajuannya perlu dipermudah, tetapi verifikasinya juga harus jelas. Prioritasnya tentu bagi pelaku usaha yang memang menjalankan bisnis dan membutuhkan dukungan modal,” ucapnya.

Sani berpandangan, keberhasilan program penyerapan produk lokal oleh retail modern sangat bergantung pada kesiapan UMKM itu sendiri. Karena itu, pendampingan usaha dan penguatan permodalan harus berjalan beriringan.

Menurutnya, jika dua aspek tersebut dapat diperkuat, peluang UMKM Samarinda untuk meningkatkan skala usaha dan bersaing di pasar modern akan semakin terbuka.

“Pendampingan usaha dan akses modal adalah kunci. Kalau keduanya berjalan baik, UMKM lokal punya peluang besar untuk naik kelas dan bersaing di retail modern,” tukasnya. (RD/Adv)