MORFEM.ID, SAMARINDA – Pengelolaan sampah di Kota Samarinda dinilai membutuhkan sistem pendataan yang lebih kuat dan menyeluruh.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital untuk mengetahui jumlah serta jenis sampah yang dihasilkan masyarakat secara lebih akurat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, mengatakan selama ini informasi terkait volume sampah harian masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

Hal itu karena data yang tersedia lebih banyak mengacu pada jumlah sampah yang berhasil masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kalau kita bicara produksi sampah Samarinda setiap hari, harus ada dasar datanya. Jangan sampai hanya berdasarkan perkiraan. Yang masuk ke TPA memang tercatat, tetapi masih banyak sampah yang tidak terdata karena tidak semuanya sampai ke sana,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Menurut Andriansyah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem berbasis aplikasi yang terhubung dengan jaringan bank sampah di berbagai wilayah. Dengan sistem tersebut, pencatatan sampah dapat dilakukan secara berkala hingga tingkat kelurahan.

Ia menjelaskan, data yang terkumpul secara digital nantinya dapat membantu pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi persampahan di setiap kawasan.

“Kalau setiap kelurahan punya data sendiri, pemerintah akan lebih mudah memetakan persoalan. Kita bisa mengetahui berapa produksi sampah plastik, organik, maupun jenis lainnya setiap hari,” katanya.

Ia menilai keberadaan data yang lengkap menjadi hal penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan. Tanpa informasi yang valid, program pengurangan dan pengelolaan sampah berisiko tidak berjalan secara maksimal.

Selain untuk mengetahui jumlah produksi sampah, sistem digital juga dapat menjadi alat evaluasi terhadap berbagai program lingkungan yang telah diterapkan pemerintah.

Andriansyah berharap pembaruan sistem pendataan tersebut dapat memperkuat tata kelola sampah di Kota Samarinda. Dengan adanya data yang terintegrasi, kebijakan yang dibuat pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah mengambil kebijakan yang berbasis fakta serta dapat dipertanggungjawabkan,” tukasnya. (RD/Adv)