MORFEM.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh program yang dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).

Evaluasi tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka stunting.

Pembahasan mengenai kinerja DP2KB berlangsung dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Samarinda pada Senin (3/8/2026).

Selain mengulas pelaksanaan program sepanjang tahun ini, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran sekaligus membahas kebutuhan program pada tahun anggaran 2027.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pengawasan terhadap program perangkat daerah merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tetap berjalan sesuai sasaran.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar setiap program bisa diketahui tingkat keberhasilannya dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta percepatan penurunan kasus stunting di Kota Samarinda.

Menurut Sri Puji, DP2KB memiliki peran strategis karena tidak hanya menjalankan pelayanan keluarga berencana, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan keluarga dan edukasi kepada masyarakat.

“DP2KB menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas sekaligus mendukung upaya percepatan penanganan stunting,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader di lapangan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain itu, Sri Puji mengingatkan agar setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga menghasilkan manfaat yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

“Anggaran yang telah disiapkan pemerintah harus mampu menghasilkan capaian yang jelas serta memberikan dampak terhadap keberhasilan program,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV dan DP2KB juga mulai membahas arah kebijakan serta kebutuhan anggaran tahun 2027. Perencanaan sejak dini dianggap penting agar program yang akan dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pembangunan keluarga di Samarinda.

Komisi IV memastikan fungsi pengawasan terhadap program DP2KB akan terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasilnya.

Sri Puji berharap koordinasi antara DPRD, DP2KB, organisasi perangkat daerah lainnya, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih optimal.

“Keberhasilan meningkatkan kualitas keluarga dan mempercepat penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar generasi Samarinda tumbuh lebih sehat, berkualitas, dan siap bersaing di masa depan,” pungkasnya. (RD/Adv)