MORFEM.ID, SAMARINDA – Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala. Di tengah dukungan pemerintah terhadap penyediaan layanan kontrasepsi, keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program tersebut dinilai belum optimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan keberadaan layanan KB gratis merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dijalankan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sementara di tingkat daerah, pelayanan program tersebut dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda. Bentuknya antara lain penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga.

“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” kata Puji, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan. Namun, belum seluruh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dapat direalisasikan sehingga ikut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program di daerah.

Meski demikian, Puji menilai persoalan KB tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan anggaran. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah tersedia juga menjadi faktor penting yang perlu diperkuat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan laki-laki dalam perencanaan keluarga. Menurut Puji, keputusan mengenai penggunaan KB semestinya tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pasangan.

“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” ujarnya.

Ia mengatakan sosialisasi KB selama ini telah dilakukan melalui sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk Posyandu. Namun, pendekatan edukasi dinilai masih perlu diperluas agar pemahaman tentang perencanaan keluarga tidak berhenti pada kelompok masyarakat tertentu.

Puji menyarankan edukasi KB mulai diberikan sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Calon pengantin dinilai menjadi kelompok yang tepat untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan kehamilan dan penggunaan kontrasepsi.

Puskesmas, lanjutnya, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat untuk memberikan pembekalan tersebut. Calon pasangan dapat memperoleh informasi mengenai perencanaan jumlah anak, waktu kehamilan serta pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan anggaran, Puji menyebut DPRD Samarinda sebenarnya dapat ikut memperkuat program KB melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat setiap dukungan anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan.

Ia mengatakan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah cukup beragam, mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga program pelayanan masyarakat lainnya. Karena itu, penguatan program KB harus ditempatkan dalam perencanaan anggaran secara proporsional.

“DPRD tentu bisa ikut mendorong lewat pokok pikiran, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti perbaikan sekolah dan program lainnya, sehingga KB juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkas Puji. (RD/Adv)