MORFEM.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai sasaran utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mendorong agar penggalian PAD dapat dilakukan dari perusahaan dan aktivitas komersial yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di Kaltim.

Guntur menilai masih banyak potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan tanpa harus menambah beban masyarakat. Terlebih, kondisi daya beli masyarakat saat ini dinilai masih mengalami tekanan.

“Bagi saya dalam mencari PAD ini jangan langsung bersentuhan dengan masyarakat, apalagi masyarakat kita sekarang lagi mengalami penurunan daya beli,” kata Guntur saat di konfirmasi Morfem.id, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha dan memanfaatkan SDA yang terdapat di Kaltim.

Ia mencontohkan penggunaan alat berat dan bahan bakar minyak (BBM) oleh perusahaan. Aktivitas tersebut dinilai layak menjadi salah satu sumber penerimaan daerah karena turut memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah.

“Kalau yang mengeruk SDA kita, wajar dong kita minta untuk PAD. Karena mereka yang merusakkan jalan kita juga. Artinya bawa alat berat, BBM itu berapa ton, puluhan ton yang mereka bawa di jalan kita, kapasitas kita, wajar dong kita minta untuk itu. Untuk perbaikan jalan dan segalanya,” ujarnya.

Guntur juga menyebut aktivitas komersial seperti Ship to Ship (STS) di Muara Berau sebagai salah satu potensi yang dapat dikaji untuk meningkatkan PAD.

Menurutnya, kegiatan komersial yang menghasilkan keuntungan memiliki ruang untuk memberikan kontribusi kepada daerah.

“Salah satunya di STS yang di Muara Berau. Yang berpotensi lah, artinya bagi yang komersil. Komersil artinya kan ada keuntungan di balik itu,” terangnya.

Sebaliknya, Guntur tidak setuju jika peningkatan PAD dilakukan melalui pungutan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia juga menolak wacana pengenaan pajak terhadap sektor sawit apabila kebijakan tersebut turut membebani masyarakat.

“Contohlah sawit, dulu pernah ada sawit dipajakin, saya enggak setuju. Walaupun imbasnya ke perusahaan, tapi kan kena juga masyarakat kita,” bebernya.

Guntur mengatakan sektor sawit telah menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat Kaltim. Penghasilan dari sektor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak.

Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih fokus menggali penerimaan dari sektor usaha berskala besar, khususnya perusahaan yang memanfaatkan SDA di Kaltim.

Lebih lanjut, kata Guntur, menyoroti besarnya aktivitas pengerukan SDA di Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, aktivitas tersebut semestinya memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah, termasuk untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

“Pengerukan SDA di Kukar besarnya luar biasa. Kalian lihat dari atas saja, lubangnya banyak kan. Masa iya, kita gak bisa mendapatkan PAD yang besar dari situ?” ujarnya.

Guntur menilai perusahaan yang memanfaatkan SDA dan infrastruktur daerah semestinya memberikan kontribusi yang sebanding kepada pemerintah daerah.

“Nah SDA yang mereka keruk dari kita, masa kita enggak ada imbasan, jalan kita rusak. Nah hal-hal itu yang mungkin ada potensi guna tingkatkan PAD,” pungkasnya. (RD)