MORFEM.ID, SAMARINDA – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda, Muslimin, mempertanyakan kebijakan yang membatasi atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser.

Menurut Muslimin, aturan tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan kontingen Samarinda dalam mengejar target perolehan medali. Ia menyebut terdapat sekitar 10 hingga 15 atlet Samarinda yang pernah meraih medali PON dan kini tidak dapat turun dalam Porprov.

Padahal, para atlet tersebut sebelumnya menjadi bagian dari proyeksi Samarinda untuk menambah perolehan medali pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

“Kalau beberapa atlet yang selama ini menjadi andalan tidak bisa bertanding, tentu berpengaruh terhadap perhitungan medali. Target juara umum juga ikut terdampak,” kata Muslimin, Rabu (23/9/2026).

Muslimin menilai alasan regenerasi atlet perlu disertai mekanisme yang lebih jelas. Jika pembatasan diberlakukan untuk memberikan kesempatan kepada atlet muda, menurutnya, batas usia dapat dijadikan parameter yang lebih tegas.

“Kalau memang tujuannya regenerasi, bisa saja dibuat batas usia yang jelas. Jadi dari awal semua daerah memahami ketentuannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti waktu penerapan aturan tersebut. Muslimin mengatakan ketentuan pembatasan atlet peraih medali PON tidak diterapkan ketika tahapan kualifikasi Porprov berlangsung.

Kondisi itu membuat atlet yang sebelumnya mengikuti proses kualifikasi berdasarkan aturan yang berlaku kemudian berpotensi tidak dapat tampil ketika memasuki pertandingan Porprov.

“Kalau batas usia atau ketentuan tertentu memang menjadi syarat, seharusnya sudah diberlakukan sejak kualifikasi. Jangan sampai saat kualifikasi atlet masih diperbolehkan, tetapi ketika pertandingan utama justru ada pembatasan,” tuturnya.

Menurut Muslimin, persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap Porprov, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan atlet menuju PON. Sebab, hasil Porprov dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memetakan atlet yang akan dipersiapkan menghadapi kualifikasi PON.

Ia mempertanyakan bagaimana proses seleksi berikutnya jika atlet yang tidak diperbolehkan tampil di Porprov justru memiliki catatan prestasi atau kemampuan yang lebih baik dibandingkan atlet yang nantinya menjadi juara Porprov.

“Yang perlu diperjelas adalah setelah Porprov nanti mekanismenya bagaimana. Apakah atlet yang sebelumnya punya prestasi di PON akan diseleksi kembali bersama juara Porprov untuk menghadapi kualifikasi PON,” katanya.

Muslimin berharap aturan tersebut dapat dievaluasi sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses pembinaan dan pemetaan atlet. Menurutnya, regulasi kompetisi perlu selaras dengan kepentingan regenerasi sekaligus kebutuhan Kaltim dalam mempersiapkan atlet untuk ajang nasional.

“Yang penting ada kejelasan sejak awal, sehingga pembinaan atlet tetap berjalan dan persiapan menuju PON juga tidak terganggu,” tukasnya. (RD)