MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai berpeluang menjadi salah satu sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan potensi penerimaan yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar per tahun.

Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan pengembangan sumber pendapatan baru diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, sektor parkir masih memiliki ruang untuk dioptimalkan melalui sistem yang lebih terukur.

Rencana tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kota Samarinda kepada DPRD. Skema parkir berlangganan disebut dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme, termasuk bagi kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) maupun pembayaran tahunan oleh pemilik kendaraan.

“Konsepnya sudah dipaparkan oleh Pemkot. Parkir berlangganan ini bisa menjadi salah satu upaya menambah pendapatan daerah, dengan mekanisme yang nantinya disesuaikan, termasuk melalui kendaraan ASN dan pembayaran tahunan,” ujar Ahmad belum lama ini.

Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut selama pelaksanaannya memiliki sistem yang jelas, transparan, dan mampu memberikan hasil bagi penerimaan daerah.

Dukungan itu bahkan akan ditunjukkan secara langsung oleh jajaran legislatif. Ahmad menyebut anggota DPRD Samarinda siap menjadi bagian dari pengguna awal apabila program tersebut mulai diterapkan.

“Kami siap ikut berlangganan. Kalau memang diperlukan, DPRD bisa menjadi salah satu pihak yang membayar lebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap program ini,” katanya.

Menurut Ahmad, optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku usaha hingga lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan proyeksi Pemkot Samarinda, penerapan parkir berlangganan berpotensi memberikan tambahan PAD sekitar Rp200 miliar dalam satu tahun apabila seluruh mekanisme dapat berjalan sesuai dengan sasaran.

“Potensinya cukup besar. Kalau sistemnya berjalan sesuai rencana dan target tercapai, tambahan PAD dari parkir berlangganan bisa berada di angka sekitar Rp200 miliar per tahun,” jelasnya.

Meski demikian, Ahmad mengingatkan bahwa peningkatan PAD membutuhkan strategi yang berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan satu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ia menyebut PAD Samarinda pada 2025 berada di sekitar Rp1,1 triliun. Sementara untuk 2026, angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi kurang lebih Rp1,2 triliun.

Adapun target PAD Samarinda pada 2027 telah ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Ahmad menilai target tersebut masih terbuka untuk terus ditingkatkan apabila berbagai inovasi pendapatan daerah dapat berjalan secara optimal.

“Untuk 2027 targetnya sudah Rp1,3 triliun. Kalau berbagai potensi bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin pendapatan daerah nantinya bisa bergerak hingga Rp1,5 triliun,” tandasnya. (RD/Adv)