MORFEM.ID, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai penting setelah muncul sejumlah laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG di beberapa daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi, memenuhi standar keamanan pangan.

Seno mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG. Evaluasi tidak hanya ditujukan kepada SPPG yang dilaporkan mengalami masalah, tetapi seluruh unit pelayanan di Kaltim.

“Kami akan meminta koordinator BGN melakukan investigasi sekaligus perbaikan terhadap seluruh dapur MBG di Kaltim,” kata Seno belum lama ini.

Salah satu kejadian dilaporkan terjadi di Kota Bontang. Sebanyak 24 siswa dan guru dari tiga sekolah mengalami keluhan berupa mual dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (5/8/2026) dan dilaporkan sehari berikutnya.

Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kukar, terdapat 85 orang yang mengalami gangguan kesehatan dan diduga berkaitan dengan makanan yang diterima melalui program MBG.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Seno menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan.

Menurutnya, langkah pemeriksaan juga penting untuk mencegah persoalan serupa terjadi di daerah lain yang belum mengalami kejadian serupa.

Seno mengaku prihatin dengan adanya penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan. Ia menilai keamanan pangan harus menjadi prioritas utama karena mayoritas penerima program MBG merupakan anak-anak sekolah.

“Kami tentu sangat menyayangkan adanya kejadian keracunan tersebut,” ujarnya.

Meski meminta evaluasi diperketat, Seno menegaskan program MBG tetap perlu dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan jaminan terhadap mutu dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui perbaikan di lapangan.

Ia menekankan pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan terhadap SPPG yang telah mengalami kasus, melainkan mencakup seluruh dapur MBG di Kaltim.

Dengan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah berharap potensi masalah dapat diketahui lebih awal dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. (RD)