MORFEM.ID, SAMARINDA – Kunjungan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul), Hiththan Hersya Putra ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikritik tegas oleh Pengamat Hukum Tata Negara Unmul, Herdiansyah Hamzah alias Castro.

Menurut Castro tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Sebagai Presiden BEM KM Unmul, Hiththan membawa amanah seluruh mahasiswa sehingga setiap tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan.

“Dia membawa amanah sebagai Presiden BEM, simbol dari keluarga besar mahasiswa Unmul. Kalau kemudian dia datang ke sana, berarti dia sudah siap dengan segala konsekuensinya,” ujar Castro saat di konfirmasi Morfem.id, Senin (3/8/2026).

Kendati saat ini, Hiththan telah resmi menyatakan permohonan maaf dan mengundurkan diri sebagai Presiden BEM KM Unmul. Bagi Castro hal itu sebagai bentuk pertanggungjawavan moral atas tindakannya.

Ia mengaku mempertanyakan tujuan Hiththan mendatangi kediaman Jokowi. Berdasarkan informasi yang berkembang, kunjungan tersebut diduga berkaitan dengan agenda Kongres BEM SI Kerakyatan di Jambi.

“Kalaupun dia ingin meminta restu, saya kira itu tidak tepat. Keliru kalau kemudian dia datang ke Jokowi lebih dulu. Itu sama seperti melacurkan gerakan mahasiswa, melanggar prinsip-prinsip gerakan, bertentangan dengan komitmen yang selama ini dibangun, seolah-olah semua nilai perjuangan itu tidak ada harganya di hadapan Jokowi maupun di hadapan mahasiswa Unmul dan teman-teman gerakan mahasiswa lainnya,” tegas Castro.

Menurutnya, pengunduran diri merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga muruah organisasi mahasiswa dan nama baik Unmul.

Meski Hiththan telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya, Castro menilai pernyataan tersebut belum menjawab substansi persoalan.

Menurutnya, publik masih menunggu penjelasan mengenai alasan sebenarnya di balik pertemuan tersebut.

“Surat yang disampaikan di akun pribadinya belum menjawab apa alasan dia bertemu Jokowi. Kenapa dia harus secara terbuka seolah-olah menggadaikan, bahkan melacurkan gerakan mahasiswa, itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Castro mengatakan persoalan ini tidak berhenti ketika Hiththan mengundurkan diri. Menurutnya, pengurus BEM KM Unmul yang masih aktif justru akan memikul beban lebih besar untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa.

Mundurnya Hiththan adalah jalan untuk merawat kepercayaan publik. Tetapi setelah itu harus ada proses internal, pengganti, dan mereka punya pekerjaan rumah yang jauh lebih besar.

“Mengembalikan kepercayaan mahasiswa terhadap BEM KM serta gerakan mahasiswa ke jalurnya. Itu bukan pekerjaan yang mudah,” katanya.

Ia menilai organisasi harus mampu menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Hiththan merupakan sebuah kekeliruan yang telah dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Castro juga menyoroti sikap Hiththan yang dinilai belum memberikan penjelasan secara langsung kepada mahasiswa maupun media.

Menurutnya, jika merasa tidak melakukan kesalahan, Hiththan seharusnya berani memberikan klarifikasi secara terbuka, bukan menghindari pertanyaan.

“Kalau dia merasa tidak ada masalah, ya jawab saja. Dia harus secara terbuka mempertanggungjawabkan perilaku buruk terhadap gerakan mahasiswa yang telah dia lakukan. Pertanggungjawaban itu tidak cukup hanya lewat media sosial atau surat pernyataan. Harus dilakukan secara terbuka di hadapan mahasiswa dan publik,” tuturnya.

Ia menegaskan, keterbukaan tersebut penting agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh aktivis mahasiswa mengenai pentingnya menjaga prinsip, independensi, konsistensi, dan komitmen dalam gerakan mahasiswa.

“Supaya teman-teman yang lain belajar betapa mahalnya prinsip, betapa mahalnya marwah gerakan mahasiswa. Independensi, prinsip, komitmen, dan konsistensi itu adalah mahkota gerakan mahasiswa. Semua itu harus dijaga baik-baik dan tidak boleh dengan mudah digadaikan atau melacurkan gerakan mahasiswa,” pungkas Castro. (RD)