MORFEM.ID, SAMARINDA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda mengajukan penambahan anggaran pada tahun 2027 guna memperkuat berbagai program pembangunan keluarga.

Kebutuhan dana tambahan tersebut dinilai penting agar pembinaan masyarakat, penguatan kader, hingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih maksimal.

Usulan itu telah disampaikan DPPKB bersama Komisi IV DPRD Samarinda. DPPKB memaparkan capaian pelaksanaan anggaran tahun 2026 sekaligus menjelaskan sejumlah program yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan pendanaan.

Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan pembangunan keluarga kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Karena itu, berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga perlu terus diperkuat.

“Kami menyampaikan bahwa program pembangunan keluarga harus terus ditingkatkan. Dalam waktu dekat kami juga akan kembali dipanggil untuk memaparkan secara khusus layanan keluarga berencana,” ujarnya, Senin (20/7/2026).

Menurut Deasy, perubahan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat tugas DPPKB kini semakin luas. Tidak hanya mengurusi program keluarga berencana, tetapi juga mendampingi masyarakat pada setiap tahapan kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, balita, remaja, hingga kelompok lanjut usia.

Ia mengungkapkan, hingga pertengahan tahun ini realisasi program telah mencapai sekitar 50 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

“Sebagian besar program tahun 2026 sudah berjalan. Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terakomodasi anggaran, khususnya untuk penguatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Komisi IV juga mendorong agar program tersebut diusulkan melalui anggaran perubahan,” katanya.

Pada usulan anggaran 2027, DPPKB memprioritaskan penguatan lima kelompok kegiatan, yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Selain itu, instansi tersebut juga mengusulkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan program lintas perangkat daerah.

Deasy menambahkan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah menjaga keberlangsungan peran kader di lapangan. Sebagian besar kader, di luar Tim Pendamping Keluarga (TPK), belum memperoleh insentif tetap sehingga diperlukan dukungan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga pemberian penghargaan.

“Kami harus terus menjaga semangat para kader. Meski banyak yang belum menerima honor tetap, mereka tetap membutuhkan pelatihan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan bentuk apresiasi agar tetap aktif menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, DPPKB Samarinda juga terus menghadirkan inovasi pelayanan melalui aplikasi SAP Keluarga Berkualitas. Layanan digital tersebut menyediakan informasi mengenai keluarga berencana, pencegahan stunting, kesehatan reproduksi remaja, konseling calon pengantin, hingga berbagai layanan terkait keluarga.

“Inovasi itu diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap edukasi dan mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas di Kota Samarinda,” tukasnya. (RD)