MORFEM.ID, SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino yang diprediksi BMKG akan menguat pada Agustus 2026.

Fenomena tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, sehingga meningkatkan risiko sejumlah bencana.

Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kota Samarinda, Hamzah, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi dampak El Nino.

“Fenomena El Nino diperkirakan cukup kuat. Kondisi ini berpotensi membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang dengan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan kondisi normal,” kata Hamzah saat di konfirmasi Morfem.id, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, ada tiga ancaman utama yang perlu diwaspadai masyarakat selama musim kemarau, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, serta kekeringan.

Ia menjelaskan, suhu udara yang lebih panas membuat vegetasi kering dan berbagai material mudah terbakar sehingga risiko kebakaran meningkat. Di sisi lain, berkurangnya curah hujan juga dapat memicu kekeringan, termasuk di kawasan pertanian dan perkebunan yang bergantung pada pasokan air.

“Kondisi ini harus diantisipasi bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, terutama para petani yang sangat membutuhkan ketersediaan air,” ujarnya.

BPBD juga mengimbau masyarakat menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, perlengkapan P3K, obat-obatan, serta uang tunai untuk kebutuhan darurat.

“Jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat, masyarakat tidak perlu panik karena barang-barang penting sudah siap dibawa,” jelasnya.

Wilayah Rawan Sudah Dipetakan

Hamzah mengatakan BPBD telah memiliki peta risiko bencana yang tertuang dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Samarinda. Pemetaan tersebut mencakup potensi dampak El Nino, mulai dari karhutla, kekeringan, hingga cuaca panas ekstrem.

Berdasarkan hasil pemetaan, Kecamatan Samarinda Utara, Sambutan, dan Palaran menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, kecamatan lainnya tetap memiliki risiko, meski dengan tingkat kerawanan yang lebih rendah. Untuk kawasan perkotaan seperti Samarinda Kota, ancaman karhutla relatif kecil karena kawasan hutannya terbatas. Namun, potensi kebakaran permukiman tetap perlu diwaspadai.

“Masyarakat dapat melihat peta risiko tersebut melalui aplikasi InaRISK. Kami mengimbau warga di wilayah rawan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas,” katanya.

Imbau Hemat Air

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Menurut Hamzah, debit air sungai di Samarinda berpotensi mengalami penurunan apabila curah hujan terus berkurang.

Bahkan, beberapa anak Sungai Mahakam, seperti di kawasan Karang Mumus, berpotensi mengalami penyusutan debit hingga mengering jika hujan tidak turun dalam waktu lama.

Data pemetaan tersebut juga telah dibagikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dinas yang membidangi pertanian dan perikanan agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal.

Larangan Membakar Lahan Terus Disosialisasikan

BPBD memastikan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar terus dilakukan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Samarinda yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi masyarakat.

“Kami terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Saat El Nino menguat, cuaca akan lebih panas dan kering sehingga api lebih mudah menyebar,” tegas Hamzah.

Pantau Kondisi Air dan Laporan Masyarakat

Dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan, BPBD memantau berbagai indikator, mulai dari laporan masyarakat melalui relawan kebencanaan di 59 kelurahan, 10 kecamatan, layanan darurat 112, hingga Info Taruna Samarinda.

Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kencana Samarinda untuk memantau ketersediaan air bersih, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) yang mengawasi tinggi muka air Waduk Benanga.

“Data tersebut menjadi acuan kami dalam melihat potensi kekeringan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat,” tuturnya.

Perkuat Kolaborasi

BPBD menegaskan penanganan dampak El Nino tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, BNPB, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait akan terus diperkuat.

“Kolaborasi menjadi kunci agar risiko bencana akibat El Nino dapat ditekan. Harapannya, masyarakat lebih siap dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” tutup Hamzah. (RD)