MORFEM.ID, SAMARINDA – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025-2030 resmi dilantik di Ballroom Hotel Claro Pandurata Samarinda, Kompleks Gelora Kadrie Oening, Kamis (17/6/2026).

Pelantikan tersebut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah mitra strategis sebagai upaya memperkuat kerja sama dan ekosistem bisnis di Kaltim.

Ketua BPW HIPKA Kaltim Salman Farisi mengatakan, penguatan sektor pangan menjadi salah satu perhatian utama organisasi. Menurutnya, potensi ekonomi Kaltim yang besar perlu diiringi dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Kalau kita lihat, Kaltim merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, dari sisi rantai pasok komoditas pangan, lebih dari 90 persen masih didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Sulawesi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pengusaha lokal,” ujarnya.

Salman menyebut kondisi tersebut menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk membangun rantai pasok yang lebih kuat, mulai dari produksi hingga distribusi.

HIPKA Kaltim, kata dia, akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi usaha seperti Kadin, HIPMI, dan APINDO untuk mendorong kemandirian ekonomi pangan di daerah.

“Kami hadir sebagai organisasi yang siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pengusaha daerah,” katanya.

Selain sektor pangan, HIPKA juga melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar bagi pengusaha daerah. Pelaku usaha lokal didorong agar mengambil peran dalam rantai ekonomi pembangunan IKN.

HIPKA juga menjalankan program HIPKA Go To Campus dan HIPKA Go To School untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, HIPKA Kaltim turut menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk sektor perbankan dan lembaga pembiayaan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.

“MoU ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi langkah nyata membangun kolaborasi yang mampu memperkuat akses usaha dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tukas Salman. (RD)