JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan terkait pengadaan layanan video conference (zoom meeting) senilai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.

Melansir KOMPAS.com, anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring milik BGN menjadi sorotan publik karena disebut mencapai angka fantastis Rp 5,7 miliar atau sekitar Rp 633 juta per paket.

“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Menurut Dadan, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

Kapasitasnya sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Dadan menyebut, layanan tersebut digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Layanan video conference digunakan untuk berbagai kebutuhan program MBG, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.

Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, kata Dadan, pihaknya dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata dia.

Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan. Namun juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman dan standar pelaksanaan yang sama.

Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

“Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” tukasnya. (RD)