MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menilai berbagai kelompok rentan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memperoleh akses terhadap layanan publik, fasilitas umum, hingga kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengatakan persoalan yang dihadapi kelompok rentan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi semata.

Menurutnya, masih terdapat hambatan sosial maupun sistemik yang membuat sebagian masyarakat belum memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta anak-anak disebut masih menemui kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, informasi, maupun layanan yang disediakan pemerintah.

“Persoalan kelompok rentan cukup kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemenuhan hak mereka harus menjadi perhatian bersama agar prinsip kesetaraan dapat benar-benar terwujud,” ujarnya belum lama ini.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih ditemukan adalah belum meratanya fasilitas yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat di ruang-ruang publik. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga masih menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan sebagian warga.

Kondisi tersebut berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, kebijakan yang disusun pemerintah akan lebih efektif apabila turut mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kelompok yang terdampak secara langsung.

Karena itu, Pemkot Samarinda menyediakan ruang partisipasi melalui forum musyawarah daerah agar kelompok rentan dapat menyampaikan masukan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah.

Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, pemerintah menilai upaya mengurangi kesenjangan sosial masih harus terus dilakukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender Samarinda tercatat sebesar 0,384, Gini Ratio berada di angka 0,308, sementara tingkat kemiskinan mencapai 3,45 persen.

Saefuddin menegaskan capaian tersebut merupakan kemajuan, namun belum menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap kelompok masyarakat yang masih membutuhkan dukungan.

Untuk mempersempit kesenjangan yang ada, pemerintah menjalankan berbagai program, mulai dari perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor usaha mikro dan kecil, hingga pemberian bantuan sosial serta jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Selain itu, penanganan kawasan kumuh dan program perbaikan rumah tidak layak huni juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan.

Di sisi lain, Pemkot Samarinda turut mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, penguatan pendidikan inklusif, serta peningkatan perlindungan bagi anak terlantar dan warga lanjut usia.

Menurut Saefuddin, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun capaian angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

“Pembangunan harus bisa dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali. Karena itu diperlukan kerja sama berbagai pihak agar upaya pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata,” tukasnya. (RD)